Manfaatkan Trump 2.0, Apindo: Harus Jadi Momentum Deregulasi

Jakarta: Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto menilai kebijakan perdagangan Amerika Perkumpulan di Dasar Donald Trump, termasuk kenaikan tarif resiprokal, Semestinya Enggak menjadi Dalih Indonesia Demi bersikap reaktif.

Sebaliknya, ia menyebut hal ini sebagai momentum Demi mendorong Percepatan deregulasi dan transformasi industri di dalam negeri.

“Dampak dari AS ke Indonesia secara total ekspor kita itu kurang lebih hanya dua persen dari PDB kita. Pemerintah Enggak melakukan retaliasi, tapi respons positif, karena kita Lagi punya potensi Demi Meningkatkan PDB,” ujarnya, dikutip Minggu, 13 April 2025.

Anne menekankan, posisi Indonesia yang Independen dalam Rekanan Global memberi ruang bagi pengusaha dan pemerintah Demi Menyantap tekanan eksternal ini sebagai Kesempatan, bukan semata ancaman.

“Virus Trump 2.0 ini Bisa mengguncangkan. Tapi apakah kita Bisa survive, tergantung kita mau terima vaksinnya atau Enggak. Vaksinnya adalah deregulasi dan transformasi,” kata Anne.
 

(Ilustrasi ekspor-impor. Foto: Dok Kemenkeu)

Perizinan usaha Lagi berbelit

Menurutnya, selama ini dunia usaha sudah menyampaikan daftar peraturan yang membebani biaya usaha. Ia menyebut bahwa beberapa industri harus mengurus hingga 77 izin hanya Demi memulai operasi, dengan proses yang Bisa memakan waktu hingga tiga tahun.

Hal itu kontras dengan negara lain seperti Vietnam atau Tiongkok yang Bisa memproses dalam waktu jauh lebih singkat. “Yang Krusial bukan Hanya jumlah izinnya, tapi juga waktunya. Kalau industri mau masuk tahun depan, tapi urus izinnya tiga tahun, ya momentumnya lewat,” jelasnya.

Anne juga menyoroti beban biaya perpanjangan izin bagi perusahaan yang sudah beroperasi dan Taat pajak. “Apa gunanya perusahaan yang Taat, Absah, tapi perpanjangan izin saja harus keluar biaya tambahan? Bukannya dari pajak sudah cukup?” tuturnya.

Kesempatan diversifikasi pasar

Menyoal diversifikasi pasar, Anne menyambut Berkualitas upaya pemerintah memperkuat kerja sama dagang dengan negara lain, termasuk Turkiye. Tetapi, ia menegaskan kerja sama dagang hanya efektif Apabila Eksis kesesuaian produk dan jasa yang saling melengkapi.

“Kalau memang Eksis complementary sama kita, kenapa Enggak? Tapi kalau Enggak Eksis, ya jangan dipaksakan,” ujar dia.

Demi prospek perdagangan tahun ini, Anne menggarisbawahi pentingnya kecepatan Percepatan reformasi regulasi yang sudah lelet diusulkan dunia usaha.

“Mungkin Dampak positifnya bukan tahun ini, tapi tahun depan. Tapi kalau sebelum semester satu tahun ini sudah Eksis pembenahan, saya optimis Sasaran kenaikan yang diinginkan Pak Prabowo Bisa tercapai di akhir masa jabatan,” ungkap Anne.