RENCANA pemerintah menggaet mandor asing guna mengawasi proyek-proyek vital Ibu Kota Nusantara (IKN) mengingatkan seorang karib saya pada pidato Bung Karno. Berkali-kali Bung Karno, dalam berbagai pidatonya yang menggelegar dan bergemuruh, mengingatkan agar bangsa Indonesia jangan mau menjadi ‘bangsa kuli’ dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa lain (a nation of coolies and a coolie amongst nations).
Kini, kata teman saya itu, sudah hampir 78 tahun Indonesia merdeka, bangsa Indonesia masih diposisikan menjadi ‘bangsa kuli’. Bahkan, dia melanjutkan, pemosisian sebagai ‘bangsa kuli’ itu dilakukan para elite pemimpinnya sendiri.
“Tetap ada pemimpin bermental inlander. Jadilah kita bangsa yang terus-terusan ‘menyusu’ kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa yang rakyatnya dipaksa membeo dan membebek bangsa-bangsa lain, baik bangsa Barat maupun bangsa Timur,” sang kawan menegaskan.
“Coba lihat pelibatan pekerja kasar asing di proyek-proyek infrastruktur. Bahkan, mandor asing pun diberi karpet merah dengan dalih mandor lokal tidak berkualitas. Inikah kutukan Bung Karno?” kata teman saya itu dengan berapi-api.
Terhadap pertanyaan soal ‘kutukan’ itu saya hanya bilang, “Entahlah, saya tidak tahu. Yang jelas hingga dewasa ini, bangsa yang sangat kaya raya dengan sumber alam yang melimpah-ruah, dengan warisan tradisi dan budaya leluhur yang beraneka ragam, dan dengan peninggalan sejarah yang menggunung ini belum banyak difasilitasi untuk ‘naik kelas’ menjadi ‘bangsa majikan’.”
Sejatinya, persoalan fundamental negeri ini setelah kemerdekaan ialah kepercayaan diri. Ketika seseorang, terlebih pemimpin, dalam suatu negara melihat sumber daya manusia dari negara lain lebih unggul daripada SDM dalam negeri, pembangunan SDM di dalam negeri akan sulit naik kelas. Ketika seorang pemimpin berpikir buruk atau pesimistis dengan negerinya sendiri, tindakan negatiflah yang akan dipilih untuk negerinya sendiri.
“Revolusi mental, menurutku, mesti dimulai dari mental para pemimpin,” KH Ahmad Mustofa Bisri, pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, mencicit melalui akun Twitter-nya. Gus Mus mencicitkan itu empat tahun silam. Ketika itu, gaung pentingnya revolusi mental mulai redup dari panggung-panggung pidato para pejabat. Padahal, empat tahun sebelum cicitan Gus Mus itu, kata revolusi mental sudah seperti mantra suci.
Gus Mus seperti ingin mengingatkan kembali pentingnya revolusi mental. Tiba sejauh mana diejawantahkan bangsa Indonesia, terutama para pejabat di Republik ini? Apakah memang itu bukan lagi agenda prioritas?
Revolusi mental pertama kali dilontarkan Bung Karno dalam pidatonya di Jakarta, 17 Agustus 1957. Pidato tersebut berjudul Satu Mengertin Ketentuan atau A Year of Decision. Bung Karno melihat saat itu revolusi nasional Indonesia sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia seutuhnya belum tercapai.
Bung Karno ingin bangsa Indonesia beranjak dari sikap mental inlander yang rendah diri. Revolusi mental ialah reject yesterday, gerak maju meninggalkan hari kemarin yang kurang baik. “Think and rethink, shape and reshape, making and remaking!” seru Bung Karno.
Revolusi mental ialah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Itu yang diadopsi Joko Widodo saat memulai kampanye capres dan memulai era pemerintahannya.
Kini, di penghujung pemerintahannya, Joko Widodo tidak lagi menyerukan perlunya revolusi mental. Bahkan, Presiden mengamini ide Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggunakan mandor asing dalam proyek IKN dengan alasan mandor lokal tidak mampu menghasilkan bangunan berkualitas.
Presiden menyebut yang hendak dipakai di IKN ialah pengawas asing, bukan mandor. Kepala Negara membedakan istilah mandor dan pengawas (kendati menurut Engkaus Besar Bahasa Indonesia, tidak ada perbedaan antara mandor dan pengawas).
Pengawas asing, kata Joko Widodo, dibutuhkan untuk mengawasi proses dan kualitas pembangunan yang dikerjakan. “Nanti kalau jelek, gimana kualitasnya? Kalau hanya satu-dua yang mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi, supaya hasilnya bisa kualitas baik, kenapa tidak?” ujar Presiden.
Cocok kata Gus Mus, “Revolusi mental harus dimulai dari mental pemimpin.”
