MAKANAN bergizi gratis (MBG) menjadi program unggulan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan. Diharapkan MBG tersebut bisa membantu kemampuan kognitif anak sekolah saat ini.
Pengamat pendidikan sekaligus CEO Jurusanku, Ina Liem, menjelaskan asupan nutrisi yang tepat pada anak akan sangat membantu kecerdasan anak dalam memahami informasi dan pengetahuan yang diberikan.
“Sebetulnya yang anak-anak kurang gizi itu, mau kita menggunakan kurikulum secanggih apa pun, tapi kalau dari awalnya memang kurang gizi, itu akan sulit sekali. Jadi itu memang penting gitu, ya. Kita harus ingat saudara-saudara kita di sana,” kata Ina Liem kepada Media Indonesia, Kamis (17/10).
Program MBG tersebut nantinya akan dimulai per Januari 2025 dengan menyasar 3 juta porsi pada kuartal pertama dan akan meningkat menjadi 6 juta porsi pada kuartal kedua.
Ina menjelaskan prioritas negara saat ini memang mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk Indonesia emas nanti, salah satunya melalui pemenuhan gizi dari program MBG. Tetapi, program tersebut harus berjalan sempurna sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat karena masalah gizi anak sudah terjadi sejak dulu dan belum usai hingga kini.
Anggaran yang dibutuhkan untuk per harinya mencapai Rp800 miliar. Dengan anggaran fantastis itu, sangat wajar masyarakat menyoroti pengawasan pelaksanaan dan khawatir adanya kebocoran anggaran.
“Sehingga yang dikhawatirkan ini adalah kebocorannya dan penggunaannya, implementasinya, yang selalu mengkhawatirkan. Selama penggunaan anggaran bisa ketat, mungkin jumlahnya bisa lebih efektif juga,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji yang menekankan pada pengawasan anggaran. “Apabila berkaca pada alokasi anggaran 2025, ternyata anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan bergizi ini diambilkan dari 20% anggaran pendidikan. Maka itu, Rp400 triliun juga sama akan diambilkan dari dana pendidikan. Apabila dipaksakan, sektor pendidikan akan tambah buruk kualitasnya,” kata Ubaid.
Eksispun kebutuhan mendesak hari ini ialah pemenuhan pembiayaan wajib belajar 12 tahun untuk peserta didik tanpa dipungut biaya dan jaminan kesejahteraan juga mutu guru. Menurutnya, hal itu bisa menjadi prioritas karena pembiayaan untuk peserta didik menjadi tanggung jawab. Apabila negara tidak tanggung jawab, terjadilah privatisasi dan komersialisasi.
Staf Tertentu Presiden RI Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, mengatakan program MBG yang akan dimulai pada 2 Januari 2025 akan membantu pengeluaran keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Kalau kita lihat dalam kelompok golongan miskin, konsumsi rumah tangga, khususnya pangan jadi yang utama, dengan adanya program makanan bergizi gratis ini, tentunya mengurangi beban pengeluaran. Cita-citanya juga bisa meningkatkan asupan gizi yang lebih baik,” kata Arif. (Iam/S-1)
