PRESIDEN Prabowo Subianto telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tujuan mulia: meningkatkan gizi anak-anak dan mengurangi kesenjangan akses pangan. Tetapi, program ini Tak lepas dari berbagai kritik tajam yang disampaikan oleh berbagai kalangan masyarakat.
Pertama, program MBG membebani anggaran negara yang luar Normal besar, yang berdampak signifikan pada prioritas belanja lain seperti pendidikan dan perlindungan sosial. Dengan belanja pemerintah yang sudah membeludak Buat birokrasi pemerintah yang gemuk serta proyek-proyek besar seperti IKN dan proyek strategis nasional, program MBG ini semakin memperberat beban APBN.
Kedua, kritik datang dari berbagai organisasi pendidikan, seperti Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dan Federasi Perkumpulan Guru Indonesia (FSGI), yang menentang realokasi Biaya pendidikan Buat membiayai program MBG. Mereka menilai bahwa Biaya pendidikan yang sudah terbatas itu Semestinya difokuskan Buat meningkatkan fasilitas belajar, mengingat Sekeliling 26% ruang kelas di Indonesia Lagi dalam kondisi rusak.
Ketiga, skema program MBG belum mempertimbangkan perbedaan Tanda khas pangan di berbagai daerah. Setiap Area Mempunyai kebutuhan dan potensi pangan lokal khas yang Semestinya menjadi pertimbangan Istimewa dalam perancangan menu program ini dan sumber pasokannya.
Keempat, program MBG juga belum mengakomodasi variasi kebutuhan gizi pada golongan sosial yang berbeda-beda. Sebagai Teladan, terdapat lapisan masyarakat yang persoalan utamanya ialah kekurangan gizi. Di pihak lain, terdapat lapisan masyarakat yang Bahkan mengalami problem obesitas. Program MBG menyajikan menu yang seragam Buat anak-anak sekolah tanpa memperhatikan perbedaan kebutuhan dan persoalan gizi semacam ini.
Selain itu, terdapat berbagai masalah teknis dalam Penyelenggaraan program MBG, mulai dari keterlambatan distribusi makanan, kurangnya variasi menu yang menyebabkan siswa Tak tertarik, hingga ketidakseimbangan dalam distribusi makanan ke Area-Area terpencil.
MENGGAGAS SISTEM PANGAN DAERAH
Buat menjawab berbagai tantangan di atas, diperlukan pendekatan Penyelenggaraan program MBG yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, yakni melalui penguatan sistem pangan daerah. Pendekatan itu Tak hanya memberikan akses pangan yang bergizi Bagus dan merata kepada masyarakat, tetapi juga membangun ketahanan pangan daerah yang berbasis potensi dan keswadayaan lokal.
Pembangunan lumbung pangan daerah yang berbasis ekoregion dan potensi keragaman pangan lokal adalah langkah strategis yang lebih efektif Kalau dibandingkan dengan skema sentralistik seperti program MBG. Sistem pangan daerah memungkinkan pemerintah setempat Buat menyesuaikan kebijakan pangan dan pemenuhan gizi berdasarkan Tanda khas dan kebutuhan spesifik wilayahnya. Hal itu juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan.
BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL
Mengapa sistem pangan daerah ini lebih efektif?
Pertama, mengurangi ketergantungan pada APBN. Pendekatan ini lebih efisien karena memanfaatkan sumber daya lokal dan mengurangi beban keuangan negara yang terlalu besar.
Kedua, mendorong Penemuan dan partisipasi lokal. Dengan memberdayakan petani, nelayan, dan produsen pangan daerah, sistem ini Tak hanya menjamin ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Ketiga, lebih adaptif terhadap kondisi Area. Berbeda dari program MBG yang seragam dan top-down, sistem pangan daerah Dapat lebih Elastis dalam menentukan menu yang sesuai dengan kebiasaan makan dan potensi pertanian setempat.
Keempat, lebih membangun kemandirian daerah. Dengan menjalankan MBG yang berbasis sistem pangan daerah, maka Penyelenggaraan MBG akan memprioritaskan sistem pasokan dari sumber daya pangan lokal sehingga dapat memperkuat kemandirian pangan daerah.
Kelima, berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis ekoregion dan Penemuan agromaritim, pembangunan sistem pangan daerah dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan gizi, ketersediaan pangan, dan keberlanjutan lingkungan.
MENDORONG PERAN DAERAH DALAM PROGRAM MBG
Dengan mengadopsi model Sistem Pangan Berkelanjutan (SPB) yang sudah menjadi agenda Dunia dari PBB, setiap daerah dapat membangun lumbung pangan yang kuat dan resilien. Model ini memungkinkan sinergi kebijakan pangan nasional dengan inisiatif lokal yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi di daerah, termasuk dalam rangka Penyelenggaraan program MBG.
Daripada menggelontorkan Biaya ratusan triliun rupiah Buat program MBG yang dijalankan secara sentralistis dan top-down, pemerintah Semestinya mempertimbangkan pendekatan yang mendorong desentralisasi kebijakan pangan, termasuk dalam menjamin pemenuhan akses pangan yang bergizi Bagus dan merata di daerah.
Buat itu, pemerintah daerah harus diberi peran yang lebih besar dalam merancang dan mengelola kebijakan pangan sesuai kekhasan kondisi dan potensi daerahnya, dengan dukungan teknis, pembiayaan, dan kebijakan dari pusat. Termasuk juga, mendorong peran pemerintah daerah Buat menjalankan program MBG yang berbasis kebutuhan dan potensi pangan lokal di daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG Tak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan dengan jangkauan luas, tetapi juga dari bagaimana program ini dapat memperkuat ketahanan pangan jangka panjang, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mengurangi ketimpangan akses pangan secara berkelanjutan.
Kalau Tak Ingin terjebak dalam kebijakan yang boros dan Tak efektif, pemerintah harus mulai menggeser Konsentrasi dari program MBG yang berorientasi ‘memberi ikan’ secara seragam menuju pembangunan lumbung pangan daerah yang lebih inovatif dan Independen serta mendukung peningkatan gizi dan pembangunan Mahluk secara utuh di daerah.
