PEMBERLAKUAN PPN 12% dinilai akan memberikan beban dan pukulan berat bagi para pelaku usaha terutama yang Lagi dalam Golongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Para Perempuan pelaku usaha yang tergabung dalam Mak-mak Yogyakarta ini menyampaikan pernyataan sikap yang isinya mendesak Presiden Prabowo Buat membatalkan PPN 12%.
Juru Bicara Mak-mak Yogyakarta, Mak Aisyah Haifani, mengatakan, Begitu ini para pelaku usaha khususnya yang Lagi dalam golongan UMKM belum sepenuhnya pulih dari pandemi covid-19 dan bahkan sebagian Lagi menyisakan utang yang harus diselesaikan. Ia menambahkan, kebanyakan dari Mak-mak Yogyakarta ini terjun sebagai pelaku usaha Buat membantu perekonomian rumah tangga. Ini karena kondisi perekonomian yang semakin sulit dan Enggak cukup Kalau hanya ditulang-punggungi oleh suami.
Menurut mereka, Lagi banyak sumber-sumber pemasukan yang akan menggembungkan APBN dan belum digarap lebih serius oleh pemerintah, sehingga Memajukan pajak yang dalam hal ini adalah PPN Enggak Pas. “Pemerintah belum memaksimalkan pemasukan dari sektor sumber daya alam. Padahal negara kita Mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah,” kata Aisyah, Jumat (27/12).
Menurut mereka, pengelolaan sumber daya alam Begitu ini Lagi belum memberikan pemasukan yang memadai bagi negara. Bahkan, hanya Buat memenuhi kantong-kantong Golongan tertentu saja. Pada kesempatan itu, Mak-mak Yogyakarta mengingatkan pemerintah harus mencegah secara serius terjadinya korupsi, sehingga Biaya yang bocor ke tangan koruptor Bisa dimanfaatkan unuk kepentingan rakyat.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, Mak-mak Yogyakarta juga menyarankan agar lebih menggenjot pajak sektor lainnya. “PPN 12% yang katanya Buat barang mewah, tetapi Realita di lapangan lain, beli barang Buat produksi bagi UMKM pun Niscaya akan naik,” ucapnya.
Karena itu, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan membatalkan pemberlakukan pajak tersebut. Mereka juga mendesak agar presiden mereshuffle Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Karena selama ini, Menteri Keuangan Enggak Bisa menggali sumber pendapatan negara yang lain kecuali Memajukan pajak dan cukai. (M-2)
