KONSEP family office yang digadang-gadang menjadi instrumen menarik orang-orang superkaya dunia berinvestasi di Indonesia ternyata mandek. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut adanya penolakan dari satu kementerian.
“Kita kerjakan, tapi berhenti di satu kementerian hanya karena enggak ngerti kenapa. Mengerti-tahu Malaysia mengumumkan, kita kehilangan momentum,” ujar Luhut dalam Kompas 100 CEO Lembaga yang disaksikan secara daring, kemarin.
Luhut enggan membeberkan lebih lanjut kementerian mana yang ia maksud. Lantaran terjegal di pemerintahan saat ini, ia lantas menyampaikan usulnya itu ke presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca juga : Prabowo Disebut Setujui Konsep Family Office
Luhut mengeklaim Prabowo menyetujui pembentukan familly office. Itu, menurutnya, bakal jadi terobosan bagi Indonesia.
“Family office saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, ‘Bang, setuju’,” ungkap Luhut.
Konsep family office merupakan suatu klaster keuangan yang memberikan kemudahan layanan bagi keluarga yang membawa kekayaan mereka untuk melakukan penanaman dana dan investasi pada suatu wilayah.
Baca juga : DPR Pertanyakan Tumpang Tindih Satgas IKN
Sebelumnya, Luhut mengatakan keluarga superkaya yang memakai family office di Indonesia akan mendapatkan insentif keringanan hingga pembebasan pajak. Kondisi itu dinilai sejumlah kalangan tidak adil bagi masyarakat Indonesia yang kini terancam penaikan beban pajak. Di sisi lain, family office juga berpotensi jadi ajang cuci uang.
Di sisi lain, dunia usaha di dalam negeri mengeluhkan berbagai persoalan yang menghambat perkembangan mereka. Padahal, geliat dunia usaha menentukan laju perekonomian dalam negeri.
Presiden Direktur Suvarna Sutera Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo HR Danoeri mengatakan masalah kepastian lahan masih menjadi momok bagi para pengembang. Bahkan, para pengembang kerap diminta bertanggung jawab atas lahan yang sedianya tidak ada sangkut pautnya.
Baca juga : Pembentukan Family Office, Luhut Bakal Bawa Hakim Dunia
“Ini kadang tanah negara diduduki orang tidak bertanggung jawab, kok kita yang diminta bertanggung jawab? Kita tidak ada urusannya. Ini tentu menjadi PR buat pemerintah ke depan,” jelas Tri.
Dalam menanggapi hal itu, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, untuk menegakkan kepastian hukum, kelak proses perizinan akan diintegrasikan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan.
“Kalau bisa, semua digitalisasi. Mengurangi pertemuan itu mengurangi kolusi, korupsi. Itu akan kita coba ke depan. Next step baru ke kabupaten/kota, mereka ini belum kita integrasikan karena sistemnya belum ada. Jadi, ini PR-nya, tapi setidaknya di tingkat kementerian adalah segera untuk bisa beri kepastian,” pungkas Rosan.
