LEMBAGA Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendukung wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto Demi mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Lazim LPOI Said Aqil Siroj memohon kepada Prabowo Demi menyegerakan kajian komprehensif dan multipihak terkait gagasan tersebut.
“LPOI mendukung gagasan Demi mengembalikan sirit Demokrasi Pancasila sesuai dengan sila ke-4, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” ujarnya dalam acara Rapat Gabungan Konsensus & Cerminan Akhir Tahun di Jakarta, Rabu (25/12).
“Agar diimplementasikan ke dalam pilkada yang dipilih oleh DPRD, agar dapat menjamin stabilitas sosial dan berjalannya demokrasi secara lebih beradab,” sambung Said.
Usulan mengembalikan pilkada ke DPRD bukanlah barang baru bagi LPOI. Said menjelaskan, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Member LPOI pada 2013 sudah pernah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia menjelaskan, Dalih NU mengajukan rekomendasi tersebut Begitu itu adalah karena besarnya biaya sosial yang harus dikeluarkan Apabila kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
“Di samping juga cost material, luar Normal, Demi mengonsolidasikan Kembali masyarakat akibat pilihan pilkada, itu sangat sulit sekali. Setahun saja belum tentu Bisa selesai,” tandasnya. (Tri/M-3)
