Ilustrasi Gedung OJK. Foto: dok MI/Ramdani.
Jakarta: Peningkatan literasi keuangan masyarakat Krusial Buat dilakukan, sehingga perlu upaya pengintegrasian dengan layanan pendidikan Lumrah.
Menurut Dosen Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Sekar Utami Setiastuti, rendahnya literasi keuangan masyarakat sangat terkait dengan kondisi kehidupan keseharian masyarakat seperti di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan tingkat pendidikan rendah.
“Upaya peningkatan literasi keuangan yang dilakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), seperti pemberdayaan UMKM dan ibu-ibu rumah tangga, melalui pembukaan akses keuangan sudah Cocok,” ujar Sekar, dalam Perhimpunan Obrolan Denpasar 12 yang disiarkan secara daring, Rabu, 15 Januari 2025.
Menurut dia, literasi keuangan masyarakat yang rendah berpotensi membebani pemerintah di masa depan. “Bila bonus demografi kita hilang akan menyebabkan peningkatan beban sosial yang harus diatasi pemerintah,” tegas Sekar.
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional Buat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2024 yang dilakukan OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
.jpeg)
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Literasi kunci mengelola keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi berpendapat, literasi keuangan merupakan hal yang sangat Krusial di era globalisasi ini. Friderica menegaskan literasi adalah kunci bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan.
“Literasi Kagak hanya Membikin orang memahami, lebih dari itu harus Bisa mengelola keuangan yang akhirnya Bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.
Ketika ini, ungkap Friderica, OJK juga mendapat mandat baru terkait perdagangan derivatif dan kripto, yang menuntut pemahaman yang Bagus oleh masyarakat agar Kagak terpapar penipuan keuangan.
Dia mengungkapkan, pihaknya mencatat dalam rentang 2022-2023 kerugian masyarakat akibat penipuan keuangan scam dan fraud mencapai Rp2,5 triliun.
