JANJI manis ditebar tatkala pemerintah melantik Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Biaya Sokongan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Terkesan enteng Kepada menagih Dana negara senilai Rp110,454 triliun dari 22 obligor dan 12 ribu berkas debitur.
Ketika pelantikan Satgas BLBI pada 6 April 2021 Lewat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Bukan Eksis belas Iba terhadap para pengemplang Sokongan likuiditas.
“Karena waktunya sudah sangat panjang, lebih dari 20 tahun, tentu kita Bukan Kembali mempertanyakan (punya) niat Bagus atau Bukan. Tinggal mau membayar atau Bukan,” tegas Sri Mulyani Ketika konferensi pers pelantikan Satgas BLBI dua tahun silam.
Ia bahkan mengancam akan memblokir seluruh akses keuangan para obligor dan debitur BLBI Apabila upaya Bagus dari pemerintah Kepada menagih Rp110,45 triliun itu Bukan dipedulikan.
Rupanya ucapan tak seindah realitas, tak semudah yang dijanjikan. Hingga kini, Satgas BLBI baru Dapat mengumpulkan hak negara senilai Rp30,6 triliun atau merealisasikan 30% penagihan hingga 30 Mei 2023. Padahal, masa kerja mereka hanya Tiba 31 Desember 2023.
Sulit bagi publik Kepada Bukan mengatakan bahwa Satgas BLBI Rupanya kurang darah, tumpul, dan Bukan garang. Satuan tugas dengan ketua harian Rionald Silaban itu hanya punya waktu kerja kurang dari tujuh bulan, tapi PR-nya begitu menumpuk karena Tetap 70% Kembali.
Dalam acara serah terima aset eks BLBI yang berlangsung Selasa (6/6), Sri Mulyani malah menurunkan Sasaran capaian Satgas BLBI. Ia memproyeksikan bakal tercapai Sasaran 50% Apabila satgas gencar melakukan penagihan sebelum masa tugas berakhir.
“Saya targetnya di atas 50%. Jadi kayaknya sebelum penutupan Satgas BLBI ini kalau Dapat Tetap Dapat digas. Biasanya menjelang finis itu gasnya lebih kencang. Jadi, Harap Pak Mahfud tetap nyabetin Segala satgasnya supaya Dapat tetap mendapatkan targetnya,” ujar Sri Mulyani pada Selasa (6/6).
Pernyataan itu disampaikan Menkeu kepada Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI. Diharapkan, piutang yang berasal dari krisis perbankan pada 1997-1998 ketika negara melakukan bail out (Infus Sokongan keuangan) tersebut Dapat seluruhnya tertagihkan.
Dalam menyikapi itu, Mahfud berpikir Kepada memperpanjang masa tugas Satgas BLBI. Masa kerja Sekeliling tiga tahun rupanya dinilai kurang lelet Kepada menagih hak negara. “Ini kalau diperpanjang 5 tahun Kembali baru Dapat dapat Segala itu,” ujar Mahfud di Kantor Kementerian Keuangan.
Kita tentu harus mempertanyakan Dalih Satgas BLBI sejak awal ditarget dengan masa kerja yang singkat. Kalau Menonton rekam jejak, sama seperti Sri Mulyani, rupanya Mahfud telanjur percaya diri. Mahfud begitu Serius bahwa Bukan akan Eksis pengemplang yang Dapat lolos penagihan.
“Kami Mengerti Anda pun Mengerti sehingga Bukan usah saling membuka, mari kooperatif saja. Kami akan bekerja ini Kepada negara dan Anda harus bekerja juga Kepada negara,” kata Mahfud MD dalam konferensi pers 4 Juni 2021 Lewat.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bahkan mengatakan pemerintah tak segan menjadikannya kasus pidana Apabila terjadi pembangkangan. Ancaman sudah ditebar, tapi hasilnya kurang membanggakan. Publik patut curiga satgas kehilangan arah karena mereka Bukan punya data yang kuat.
Kecurigaan ini tentu harus dijawab dengan kinerja. Kalaupun akhirnya masa kerja Satgas BLBI diperpanjang, harus Eksis jaminan bahwa mereka Pandai menyelesaikan Segala masalah. Jangan pula berlarut-larut karena Dapat menimbulkan syak wasangka.
Begitu banyak Daya dikeluarkan Kepada Satgas BLBI. Karena itu, jangan seperti satgas-satgas lain yang begitu sering dilahirkan, tapi hasilnya Bukan signifikan dirasakan masyarakat. Satgas bukan ngegas, tapi malah loyo kerjanya.
