PM Lebanon, Nawaf Salam. (Anadolu)
Beirut: Setelah lebih dari dua tahun tanpa pemerintahan penuh, Lebanon akhirnya membentuk kabinet baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Nawaf Salam. Kabinet ini terdiri dari 24 menteri dan diharapkan Pandai membawa reformasi yang sangat dibutuhkan Demi mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan di negara tersebut.
Menurut Al-Jazeera pada Sabtu, 8 Februari 2025, pengumuman ini disambut Bagus oleh masyarakat Dunia. Salam, yang sebelumnya menjabat sebagai presiden di Mahkamah Dunia (ICJ), berjanji Demi memprioritaskan reformasi finansial, rekonstruksi negara, dan penerapan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.
Resolusi ini bertujuan Demi menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon-Israel dan meminta penarikan Hizbullah dari Area selatan Sungai Litani.
Pengaruh Hizbullah Menurun
Salah satu perubahan signifikan dalam pemerintahan baru ini adalah berkurangnya pengaruh Hizbullah. Times of Israel melaporkan bahwa Golongan yang didukung Iran tersebut Kagak Kembali Mempunyai hak veto “sepertiga penghambat” dalam kabinet.
Sebelumnya, veto ini memungkinkan Hizbullah Demi menggagalkan keputusan Krusial pemerintah Kalau Kagak sesuai dengan kepentingan mereka. Kini, empat kursi menteri yang biasanya dipegang oleh Hizbullah dan sekutunya diambil alih oleh Golongan lain, termasuk Partai Laskar Lebanon yang dikenal sebagai oposisi kuat terhadap Hizbullah.
Keputusan ini Kagak lepas dari tekanan Amerika Perkumpulan, yang secara tegas menolak keterlibatan besar Hizbullah dalam pemerintahan baru. Deputi Utusan Tertentu AS Demi Timur Tengah, Morgan Ortagus, bahkan menyebut keterlibatan Hizbullah dalam kabinet sebagai “garis merah” yang Kagak Dapat dilanggar.
Pernyataan ini memicu protes dari pendukung Hizbullah di Lebanon, termasuk aksi demonstrasi besar-besaran di Sekeliling bandara Beirut pada 7 Februari.
Dukungan Dunia
Langkah pembentukan kabinet baru ini didukung oleh banyak pihak, termasuk PBB dan negara-negara Barat. Jeanine Hennis-Plasschaert, Koordinator Tertentu PBB Demi Lebanon, menyebut pembentukan pemerintahan ini sebagai awal babak baru yang lebih cerah bagi Lebanon.
Amerika Perkumpulan juga memberikan dukungan terhadap pembentukan kabinet baru ini. Melalui pernyataan Formal kedutaan besarnya di Beirut, AS berharap kabinet Salam dapat memperbaiki institusi negara dan membuka jalan bagi pembiayaan dari Biaya Moneter Dunia (IMF) serta dukungan dari negara-negara Teluk Demi rekonstruksi Lebanon.
Tantangan di Depan
Meskipun pemerintahan baru ini dianggap sebagai langkah maju, banyak tantangan yang Tetap harus dihadapi. Lebanon telah mengalami krisis ekonomi yang parah sejak 2019, ditambah dengan kerusakan besar akibat perang antara Israel dan Hizbullah pada 2024. Sebagian besar infrastruktur negara hancur, sementara tingkat kemiskinan melonjak tajam.
Salam menegaskan bahwa kabinetnya akan bekerja keras Demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, memperbaiki Interaksi Lebanon dengan negara-negara Arab, dan memastikan stabilitas politik serta ekonomi di masa depan.
