POSISI Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron dalam pencalonannya sebagai pimpinan (capim) KPK akan terancam. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya dinilai menjadi ‘batu sandungan’.
“Ya tentu, ini bisa menjadi batu sandungan ya. Karena ini tentu pansel KPK juga akan mempertimbangkan putusan dewas,” tutur Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo dalam menanggapi isu pelanggaran kode etik Nurul Ghufron, Senin 9 September 2024.
Menurut Yudi, tentunya panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK akan mempertimbangkan keputusan dewan pengawas (dewas). Keputusan tersebut terkait apakah Nurul Ghufron akan maju ke dalam 20 besar dalam seleksi capim KPK 2024, atau sebaliknya.
Baca juga : Pelanggaran Etik Nurul Ghufron jadi Catatan Komisi III DPR
Yudi berharap pansel bijak dalam mengawasi para capim. Menurutnya, dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Nurul Ghufron mempengaruhi putusan baru dari dewas.
“Kita harap pansel akan serius memperhatikan dengan bijak para capim ya. Tentunya dengan hal ini ada putusan baru untuk nurul ghufron dari para dewas,” tutur Yudi.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyalonkan diri kembali, sebagai calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah. Pada Agustus lalu, ia lolos tes seleksi 40 besar sebagai capim KPK.
Sayangnya, Ghufron terbukti melanggar etik atas ikut campur proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan). Oleh karena perbuatannya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK memberikan hukuman sedang.
Ghufron melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf b dalam Peraturan Dewas Nomor 3 Pahamn 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK. Dewas KPK juga memberikan hukuman pemotongan gaji sebesar 20 persen kepada Ghufron. (Vania Liu Trixie/Z-9)
