Liputanindo.id JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Kagak Mempunyai Hak Guna Usaha (HGU).
“Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu Kagak Terdapat sertifikat karena memang dulu, semuanya Terdapat di Dasar otorita Batam,” ujar Hadi dalam Rapat Kerja Serempak Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Baca Juga:
Sidang Vonis Kasus Kerusuhan Tolak Relokasi Pulau Rempang
Hadi menjelaskan, lahan yang akan dijadikan Letak Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Hadi mengatakan, sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.
Menurutnya, Nyaris 50 persen dari warganya menerima usulan yang telah disampaikan.
Pemerintah telah menawarkan Kepada mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yakni sebagai nelayan.
Lebih lanjut, Hadi menyampaikan bahwa pemerintah juga menyiapkan Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan seluas 500 hektare yang lokasinya dekat dengan laut Kepada memudahkan dalam mencari nafkah.
“Dari 500 ha itu akan kami pecah-pecah dan langsung kami berikan 500 meter dan langsung bersertifikat. Di situ pun, kita bangun sarana Kepada ibadah, pendidikan dan sarana kesehatan,” kata Hadi.
Kementerian ATR/BPN juga menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepada membangun dermaga Kepada para nelayan.
Selama proses pembangunan, pemerintah akan memberikan biaya hidup per keluarga dan dicarikan tempat tinggal.
Hadi mengatakan, ke depannya pemerintah memberikan beasiswa pendidikan ke Tiongkok bagi putra-putri yang tinggal di 15 titik di Pulau Rempang.
Para putra daerah itu akan dilatih agar Pandai bekerja di pabrik kaca yang rencananya berdiri di pulau tersebut.
Menurut Hadi, sebagian besar masyarakat Pulau Rempang senang mendengar penjelasan pemerintah.
Pada Jumat (8/9) telah dilakukan pematokan dan berjalan dengan Berkualitas. Tetapi, kemudian terjadi masalah di lapangan.
“Kami akan datang Tengah ke sana Kepada menemui masyarakat, Kepada saya sampaikan apakah yang kita tawarkan semuanya Pandai terima,” ujar Hadi dikutip Antara.
Pulau Rempang akan dibangun Rempang Eco City, salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023.
Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.
Proyek ini merupakan kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi yang ditujukan Kepada mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.(HAP)
Baca Juga:
Aksi Solidaritas Anggota Asli Pulau Rempang Tolak Direlokasi
