KETUA sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta pejabat jujur dalam pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Banyak penyelenggara negara memberikan harga yang Tak sesuai dalam catatan asetnya.
“Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya, Eksis Fortuner diisi harganya Rp6 juta,” kata Nawawi dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Selasa (10/12).
Nawawi mengatakan, keanehan itu Niscaya terdeteksi oleh KPK. Pihaknya biasanya menghubungi pejabat pemilik data tersebut Buat Penerangan.
“Kita nanya ke dia gitu, di mana dapat Fortuner RP6 juta? Kita Mau beli sepuluh, gitu kan,” ujar Nawawi.
Menurut Nawawi, banyak pimpinan instansi negara yang sembarangan menulis harga dalam LHKPN. Salah satunya di Mahkamah Akbar (MA).
Bahkan, kata Nawawi, kejanggalan pengisian di MA Tamat ke tingkat pimpinan. Pimpinan KPK bahkan pernah meminta timnya mengawasi data yang diberikan.
“Saya pernah meminta Direktorat LHKPN Tertentu Buat Mahkamah Akbar yang anda anggap sedikit kontroversial dalam pengisiannya, itu lebih dari seperdua pimpinan Mahkamah Akbar, yang disinyalir pengisiannya itu Tak didasarkan pada fakta yang sebenarnya,” ujar Nawawi.
KPK Tak mau LHKPN Hanya diisi Buat menggugurkan kewajiban belaka. Data itu disebut sebagai bukti konsistensi pemberantasan korupsi Buat para pejabat. (P-5)
