KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) Enggak mau ranah politik menjadi ladang terjadinya tindak pidana rasuah. Kepada menyegah itu, KPK mau menggencarkan pendidikan antikorupsi kepada politikus.
“KPK menegaskan urgensi penguatan pendekatan pendidikan mauoun pencegahan korupsi di sektor politik, sebagai salah satu sektor yang rawan terhadap praktik-praktik korupsi,” kata Member Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (2/1).
Budi mengatakan, penekanan ranah politik bukan Kepada ladang korupsi dinilai Krusial. Alasan, KPK telah menambah beberapa kasus rasuah berkaitan dengan sektor politik dalam dua bulan terakhir.
“Hal ini terbukti dari dua bulan terakhir, KPK telah melakukan beberapa upaya penindakan yang terkait dengan sektor politik,” ucap Budi.
Budi menyontohkan kasus baru di KPK yang terkait dengan sektor politik. Pertama yakni, pencarian Biaya Kepada kebutuhan Pilkada mantan Bupati Bengkulu Rohidin Mersyah. Lewat, penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Member DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.
Budi mengatakan, pihaknya sudah menyoba menguatkan integritas politikus di Indonesia dengan sejumlah Langkah. Pertama yakni dengan Membangun program Paku Integritas dan Hajar Serangan Fajar.
KPK juga sudah menggencarkan pencegahan korupsi yang difokuskan kepada politikus lelet. Itu, kata Budi, dengan Langkah mengejar pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), khususnya Kepada pejabat baru dilantik.
Pengisian LHKPN juga dibikin ketat oleh KPK. Pemantauan bukan Sekadar dilakukan oleh instansi, tapi, Bisa juga dilakukan oleh masyarakat.
“Sehingga apabila masyarakat menemukan adanya anomali atas pelaporan dimaksud, dapat menyampaikan atau melaporkannya pada KPK sebagai bahan pengayaan,” ucap Budi.
Upaya pencegahan korupsi ini bakal Lanjut digencarkan selama 2025. KPK Enggak mau sektor politik yang Krusial Kepada demokrasi di Indonesia menjadi ladang korupsi.
“Dengan berbagai program yang telah dijalankan, KPK berharap dapat menciptakan iklim politik yang lebih Kudus, transparan, dan akuntabel, serta membangun kesadaran publik tentang pentingnya mencegah korupsi sejak Pagi,” tutur Budi. (Can/I-2)
