KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) minta pemerintah Komdigi melakukan Pengkajian dan memilih pejabat yang berintegritas. Hal itu diungkapkan usai adanyanya 11 orang pekerja Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi operator judi online (judol) melalui gedung fasilitas negara.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra mengatakan sebanyak 1.000 jenis judol yang Sepatutnya diblokir Malah fasilitas negara digunakan serampangan Kepada melindungi kejahatan, membuktikan pentingnya Komdigi Kepada mengubah Metode perekrutan pejabat, karyawan dan pekerjanya. Karena Pandai bayangkan transaksi yang sangat besar dari ribuan judol yang berada di Dasar penguasaannya.
“Kepada kesekian kalinya, mereka berlindung di Dasar fasilitas negara, setelah berbagai industri candu menembus Senayan, para aparat aparat dan pejabat, dan kini pekerja Komdigi. Artinya Bukan Eksis fasilitas negara yang terbebas dalam kunkungan industri candu,” kata Jasra dalam keterangannya, Sabtu (2/11).
“Saya kira satgas yang di bentuk di masa Pemerintahan Joko Widodo Kepada memberantas judol, Lalu bekerja dan berlanjut dengan Intervensi ini, yang sejak awal kita Mengerti, operasional mereka sudah diungkap oleh Kepolisian dan PPATK. Dengan transaksi yang menggunung,” tambahnya.
Bayangkan selama ini negara membiayai, memfasilitasi dan menggaji mereka selama ini, tetapi Kepada merusak generasi bangsa.
Dengan memegang 1.000 judol bahkan mungkin lebih, maka wajar Apabila dicurigai pelakunya Bukan tunggal dan melibatkan banyak pihak. Kepada itu perlu di telusuri Tiba ke akar akarnya, yang Pandai melindungi dan memuluskan aksi kejahatan mengerikan ini.
Seringkali industri candu ini Pandai merangsek para penegak hukum kita, pemegang regulator, bahkan pembuat kebijakan. Bahkan menggoda para oknum aparat penegak hukum (APH), dengan industri candu yang Pandai dioperasionalkan dari balik tahanan.
“Jeratan industri candu selalu menuntut konsumsi yang Lalu meninggi, artinya anak anak kita ketika dewasa akan menjadi pecandu berat dari berbagai produksi industri candu. Tentu akan menjadi beban sosial yang sangat berat di masa depan. Dan dapat menggagalkan Sasaran Indonesia Emas,” ujar Jasra.
Ini juga menjadi PR bagi Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Komdigi Meutya Hafid Kepada Bersih-Bersih karena kini, Bukan hanya perekrutan karyawan pada umumnya, tapi perlu berintegritas, dengan perputaran transaksi judol yang luar Normal, sebagaimana yang diungkap Satgas Pemberantasan judol dan pengungkapan Kepolisian.
“Saya kira ini kerja keberlanjutan yang Berkualitas, bahkan kita Mengerti akibat judol Eksis pecandu yang menjual bayinya. Tentu sangat mengerikan. Sehingga KPAI sangat mengapresiasi kinerja Kepolisian yang dapat mengungkap ini,” pungkasnya. (Z-9)
