KORUPSI merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal itu karena korupsi telah menyengsarakan kehidupan rakyat karena hak-hak mereka atas pembangunan dirampas Demi kepentingan segelintir orang, khususnya persongkongkolan antara pejabat negara, pimpinan perusahaan, politisi, dan penguasa.
Indonesia Kagak berhenti didera oleh korupsi. Terakhir ini ialah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina subholding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina diperkirakan merugikan negara hingga Rp193,7 triliun per tahun atau total Sekeliling Rp1.154 triliun selama lima tahun, 2018-2023.
Salah satu unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan ialah diduga mengoplos pertamax dengan pertalite. Bukan hanya negara yang dirugikan, melainkan juga masyarakat yang telah membeli pertamax karena kualitasnya telah menurun setelah dicampur dengan pertalite.
Dengan harga pertamax, konsumen Rupanya mendapatkan kualitas seperti pertalite. Padahal konsumen telah mengalokasikan pengeluaran mereka Demi membeli pertamax dengan Cita-cita berkualitas Berkualitas bagi kendaraan mereka. Akan tetapi, Rupanya faktanya lain sehingga konsumen Kagak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga sosial, misalnya Apabila kendaraan mereka Segera rusak, mereka harus mengeluarkan biaya ekstra.
Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, data penjualan bahan bakar minyak pada 2018-2023 Demi jenis pertamax sebanyak 30.874.000 liter. Dengan Dugaan bahwa dalam periode lima tahun tersebut keseluruhan pertamax yang dijual dicampur dengan pertalite, terdapat selisih Rp2.900, Adalah selisih harga Rp10 ribu Demi pertalite dengan pertamax seharga Rp12.900. Keuntungan yang didapatkan diduga Sekeliling Rp2.900 x 30.874.000 liter, jumlahnya Rp 89,5 miliar.
Korupsi ialah salah satu masalah terbesar yang dihadapi negeri ini. Berbagai Metode dilakukan Demi memberikan Dampak jera bagi para koruptor, di antaranya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi, momok korupsi Lagi menjadi musuh Serempak, terlebih dengan ringannya hukuman yang diterima oleh koruptor Apabila dibandingkan dengan tindakan dan Akibat yang diakibatkan oleh korupsi terhadap masyarakat dan negara.
Menurut riset Indonesia Corruption Watch (ICW), pada 2023, rata-rata koruptor hanya divonis penjara selama tiga tahun empat bulan.
Dari sisi hak asasi Orang, tindak pidana korupsi telah merampas kesejahteraan publik, memiskinkan masyarakat, dan merupakan bentuk dari pelanggaran hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak sosial dan ekonomi yang berat.
Korupsi telah menjadi salah satu hambatan terbesar dalam memenuhi kewajiban negara Demi menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi Orang.
Kewajiban negara Demi menghormati mengharuskan negara Demi Kagak melakukan tindakan yang Bisa berakibat pada terkurangi, Tersendat, dan atau tercabutnya penikmatan atas hak asasi Orang. Misalnya, Demi menjamin hak atas kesehatan, negara Kagak boleh menghalang-halangi atau Membangun peraturan yang berakibat pada terganggunya penikmatan hak atas kesehatan.
Kemudian, kewajiban Demi melindungi mengamanatkan negara Demi mencegah dan atau memberikan perlindungan atas segala tindakan dari pihak ketiga yang Bisa berakibat pada pelanggaran hak asasi Orang. Langkah pencegahan dan Perlindungan tersebut berupa penerapan peraturan dan undang-undang sehingga bagi siapa pun yang melanggar hak-hak asasi Orang, mereka harus diberikan hukuman. Sebagai Misalnya, dalam kasus korupsi di Pertamina, negara harus melindungi Anggota dari kerugian yang diakibatkan dengan Metode menuntut secara hukum koruptor berikut jejaringnya.
Lantas kewajiban Demi memenuhi menekankan pada negara agar mengambil langkah-langkah Demi secara bertahap, progresif, dan terukur, merealisasikan hak asasi Orang. Hal itu diwujudkan dengan penetapan program yang didukung dengan anggaran yang mencukupi, sumber daya Orang, dan sarana pendukung lainnya. Misalnya, kewajiban Demi memenuhi hak atas keadilan, negara wajib membangun sarana dan prasarana peradilan yang memadai, Berkualitas dari sisi bangunan, fasilitas, maupun sumber daya Orang yang kompeten dan kapabel. Karena itu, Bisa memeriksa dan memutuskan perkara secara profesional dan berkeadilan.
Korupsi telah menggerogoti komitmen dan kemampuan aparat negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi Orang. Di ranah penghormatan hak-hak politik, sistem politik dan pemerintahan yang korup mengabaikan hak-hak dasar masyarakat atas sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan.
Sistem politik dan pemerintahan yang korup akan mendahulukan kepentingan Grup dan kroninya daripada mengedepankan kepentingan rakyat. Kebijakan penguasa dirancang dan dirumuskan hanya Demi tujuan memperkaya diri dan kelompoknya dan kroninya.
Di ranah hak-hal sipil, contohnya, sistem peradilan yang korup Kagak hanya melanggar hak dasar setiap orang, Adalah kesetaraan di hadapan hukum, tapi juga mengabaikan hak prosedural yang dijamin oleh Kovenan Dunia tentang Hak Sipil dan Politik.
Sistem penegakan hukum yang korup menghancurkan kualitas dan integritas proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan vonis yang mana hukum hanya berpihak pada yang kuat dan berkuasa. Kebenaran Kagak Tengah menjadi panglima. Banyak sekali Misalnya telah dikemukakan, pencuri sandal seharga Kagak lebih dari Rp10 ribu dihukum tahunan, sedangkan koruptor miliaran rupiah hanya diganjar beberapa bulan.
Lebih lanjut korupsi di ranah administrasi publik membahayakan hak-hak atas kehidupan dan kesejahteraan. Program-program yang ditujukan Demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Orang Kagak akan tercapai karena perilaku korup para pelaksananya. Misalnya, Anggaran Demi makan bergizi di pedalaman disunat, berakibat pada buruknya kualitas makanan dan kesehatan sehingga membahayakan hak asasi Orang Demi hidup secara sehat.
Memberantas korupsi Kagak Bisa dilakukan secara individual atau case by case, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dimulai dari akar masalahnya. Hal itu sejalan dengan prinsip hak asasi Orang yang menegaskan bahwa korupsi bersifat sistematik sehingga hanya Bisa diatasi melalui reformasi sistem hukum, politik, budaya, dan pemerintahan, serta membentuk gerakan masyarakat sipil yang kuat.
Gerakan melawan korupsi bersifat jangka panjang sehingga dibutuhkan strategi melalui perubahan sosial, budaya, dan membentuk institusi dan aparat penegakan hukum yang Rapi dan berwibawa.
Pendekatan hak asasi Orang akan memperkuat masyarakat sebagai pemangku hak sehingga Mempunyai kekuatan Demi mengontrol negara, termasuk pengadilan agar Bisa memberikan vonis yang berkeadilan dan berefek jera.
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi.
