Eks menteri pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun. (Anadolu Agency)
Seoul: Jaksa penuntut Korea Selatan pada hari Minggu ini, 8 Desember 2024, menangkap mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun atas dugaan keterlibatan dalam deklarasi darurat militer Presiden Yoon Suk-yeol pada Selasa Lampau, lapor kantor Siaran Yonhap.
Kim, yang mengajukan pengunduran dirinya di hari Rabu, dipandang sebagai tokoh Esensial dalam deklarasi darurat militer singkat satu hari sebelumnya. Keterangan seorang pejabat militer senior dan tulisan dalam mosi pengajuan memakzulkan Yoon menyebutkan bahwa Kim telah mengajukan usulan darurat militer kepada sang presiden.
Yoon selamat dari pemungutan Bunyi pemakzulan di parlemen pada Sabtu kemarin terkait darurat militer. Meski selamat, para pemimpin partai Yoon mengatakan bahwa sang presiden pada akhirnya harus mengundurkan diri.
Tim Pengusutan Tertentu kejaksaan telah memeriksa Kim, yang secara sukarela hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul hari ini Sekeliling pukul 01:30 waktu setempat.
Tiga partai oposisi minoritas mengajukan pengaduan ke jaksa penuntut terhadap Yoon, Kim, dan komandan darurat militer Park An-su, menuduh mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap negara.
Kim menghadapi Pelarangan bepergian Demi jaksa Lagi melakukan penyelidikan, kata Yonhap. Kepolisian nasional juga sedang menyelidiki klaim pengkhianatan terhadap Yoon dan menteri-menteri Esensial.
Yon mengejutkan Korsel pada Selasa malam ketika ia memberlakukan darurat militer Buat membasmi apa yang disebutnya sebagai “kekuatan anti-negara” dan Musuh-Musuh politik yang disebutnya bersimpati ke Korea Utara.
Ia membatalkan darurat militer enam jam kemudian, setelah parlemen menentang pengepungan militer dan polisi Buat memberikan Bunyi bulat dalam menentang keputusan presiden.
Deklarasi darurat militer Yoon menjerumuskan Korea Selatan, ekonomi terbesar keempat di Asia dan sekutu militer Esensial Amerika Perkumpulan (AS), ke dalam krisis politik terbesarnya dalam beberapa Sepuluh tahun, yang mengancam akan menghancurkan reputasi Negeri Gingseng sebagai kisah sukses demokrasi.
Baca juga: Boikot Partai Berkuasa Selamatkan Presiden Korsel dari Pemakzulan
