KEMENTERIAN Koperasi (Kemenkop) menyatakan koperasi, khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Mempunyai dua fungsi Merukapan fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Kedua peran dan fungsi koperasi ini saling terikat sehingga keberadaan koperasi atau BMT mutlak harus diberikan dukungan penuh oleh pemerintah.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan, peran koperasi dalam ranah ekonomi adalah menyejahterakan Personil sehingga koperasi, termasuk BMT, harus mencatatkan keuntungan. Sementara Kepada fungsi sosial adalah menuntaskan jeratan utang masyarakat Golongan paling Dasar (mikro dan ultramikro) dari rentenir yang banyak beredar di masyarakat.
“Koperasi harus jadi tempat kita Kepada saling gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan. Saya merasakan sendiri di KSPPS BMT Jati Baru di Padang, peran mereka membantu melepaskan jeratan utang masyarakat dari rentenir,” katanya dalam keterangannya, Jumat (22/11).
Ia menambahkan, dengan dua peran tersebut, koperasi atau BMT menjadi solusi yang relevan Kepada mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem yang Eksis di tengah masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang atau turun 0,33% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 25,9 juta orang.
“Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu Kagak punya opsi mendapat pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir. Kehadiran BMT adalah Kepada membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan Kepada kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan Kepada lebih sejahtera,” ucap Ferry.
Dalam skala ekonomi yang lebih besar, sambungnya, BMT Mempunyai peran yang strategis Kepada mendorong pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia yang sedang digalakkan pemerintah. Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar, BMT berpeluang besar Kepada masuk dalam ekosistem ekonomi syariah sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga semakin bertambah.
“Potensi konsumen muslim di Indonesia mencapai 2 miliar jiwa dengan perputaran Duit Nyaris US$2 triliun. Dengan penduduk muslim terbesar kedua di dunia, BMT harus menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah,” ujarnya.
Ke depan, Ferry menegaskan siap meningkatkan dukungan kepada BMT di seluruh Indonesia, khususnya dari sisi dukungan pembiayaan yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Anggaran Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) agar Mempunyai likuiditas yang cukup. Diharapkan dengan penambahan dukungan tersebut, peran dan fungsi koperasi khususnya BMT dalam memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih luas.
“Ke depan koperasi akan kita gerakkan Kepada lebih banyak bergerak di sektor riil agar bisnisnya mengalir,” terang dia.
Di tempat yang sama, Ketua Lumrah Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe menyatakan komitmennya Kepada memastikan BMT dan Koperasi di Indonesia dapat Maju bertumbuh sehingga Ungkapan “Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional” Betul-Betul dapat diimplementasikan. Menurutnya, koperasi, termasuk BMT, harus Betul-Betul Pandai menjadi ujung tombak bagi permasalahan perekonomian masyarakat.
“BMT dan koperasi harus menjadi ujung tombak bagi masyarakat miskin Karena perbankan enggak mungkin urus itu karena high cost,” ungkap Rambe.
Ia membenarkan maraknya praktik rentenir di masyarakat sangat meresahkan karena akan memicu Bilangan kemiskinan ekstrim semakin tinggi. Dengan jumlah Personil BMT sebanyak 351 unit, aset Rp13,55 triliun serta kantor 1.231, Perhimpunan BMT Indonesia bertekad Kepada membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
“Ayo para Personil BMT, kalau belum Dapat buka cabang, perbesar usaha sektor riil Kepada mengurangi jumlah pengangguran, Karena pengangguran dan kemiskinan itu menjadi permasalahan kita Serempak,” ajak dia.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatra Barat Endrizal juga berkomitmen Kepada mendukung program-program pemerintah khususnya mencapai Sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Salah satu strategi yang Dapat dilakukan adalah memperkuat peran koperasi, terutama BMT dalam pendampingan usaha masyarakat di sektor riil.
Ketika ini pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah berhasil mencetak 114.000 entrepreneur baru yang akan dikonsolidasikan dalam bentuk koperasi atau BMT agar usahanya semakin kuat. “Capaian ini Mengungguli Sasaran yang ditetapkan sebanyak 100.000 entrepreneur di tahun 2024,” sebutnya. (E-2)
