KOORDINASI pemerintah melalui kementerian/lembaga yang menangani soal hak asasi Orang (HAM) dinilai berantakan. Kehadiran lembaga baru seperti Kementerian HAM, alih-alih Membikin koordinasi jadi lebih Bagus, Malah menjadi gimik semata.
Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menegaskan, Apabila Presiden Prabowo Subianto serius Demi membenahi masalah HAM, Semestinya antarlembaga melakukan koordinasi yang Jernih, termasuk pengejawantahannya lewat implementasi dan agenda yang dilakukan.
“Dari awal kami Memperhatikan bahwa memang ini soal hak asasi Orang Tiba terbentuknya kemudian Kementerian Hak Asasi Orang, itu hanya window dressing saja,” ujarnya Begitu dihubungi Media Indonesia, Selasa (10/12).
Hal itu disampaikan Hussein menanggapi ketidakhadiran Menteri HAM Natalius Pigai dalam acara peringatan Hari HAM Global yang digelar Komnas HAM di Gedung Komnas HAM, tadi pagi. Acara tersebut mengusung tema ’25 Tahun Undang-Undang HAM: Memperkuat Demokrasi dan HAM Menuju Indonesia Emas’.
Ia berpendapat, ketidakhadiran Pigai dalam acara Komnas HAM yang meskipun hanya seremonial itu menunjukkan Bukan adanya koordinasi antarlembaga yang menangani HAM.
Dari informasi yang diperoleh, Kementerian HAM pimpinan Pigai juga menggelar acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 pada pukul 19.00 WIB di Taman Mini Indonesia Indah. Acara tersebut mengambil tema ‘Selaras dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045’.
Karut-marut koordinasi seputar HAM lainnya juga ditunjukkan dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pekan Lampau yang mengatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji percepatan eksekusi Wafat terhadap terpidana narkotika di Indonesia. Padahal, Prabowo sendiri belakangan Mempunyai rekam jejak Bagus Demi melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri dari jerat hukuman Wafat.
“Kok ini saling enggak Klop, presidennya menolak hukuman Wafat, menterinya malah pengen eksekusi Wafat,” pungkas Hussein. (M-3)
