Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat koordinasi Kepada mencari titik temu terkait kebijakan bebas visa guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.
Chusnunia mengatakan perbedaan pandangan mengenai perluasan fasilitas bebas visa perlu diselesaikan melalui komunikasi lintas sektor karena masing-masing institusi Mempunyai tujuan yang sama, yakni mendorong kepentingan nasional.
“Dua-duanya Mempunyai niat Berkualitas. Polemik bebas visa menyiratkan benturan antara dua Sasaran besar negara yakni pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan keamanan, karenanya diperlukan titik temu lintas sektoral agar pelonggaran aturan Enggak mengorbankan keamanan nasional, Tetapi tetap Pandai mendatangkan devisa maksimal,” ujar Chusnunia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Ia memahami Penilaian Direktorat Jenderal Imigrasi yang menilai kebijakan bebas visa Kepada 169 negara pada masa Lewat belum menunjukkan Interaksi yang sebanding dengan peningkatan devisa.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan aspek keamanan, termasuk potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh Penduduk negara asing.
Di sisi lain, dia menyebut Kementerian Pariwisata Menyantap kebijakan bebas visa sebagai salah satu instrumen Kepada meningkatkan daya saing pariwisata nasional.
Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) Serempak Oxford Economics, kebijakan bebas visa pada 2016 disebut Pandai meningkatkan permintaan wisatawan hingga 24 persen dan membuka Sekeliling 400 ribu lapangan kerja.
Ia menambahkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 13,98 juta pada periode terakhir atau tumbuh 10,44 persen dibandingkan sebelumnya.
Sebanyak 72 persen kunjungan berasal dari lima pasar Istimewa, yakni Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok, dan Timor Leste.
Meski demikian, menurut Chusnunia, Indonesia Tetap perlu meningkatkan daya saing agar Pandai mengejar negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam menarik wisatawan Dunia.
“Prinsip kami, Indonesia harus mulai berfokus pada wisatawan berkualitas (quality tourism) yang memberikan Dampak ekonomi Konkret, bukan sekadar mengejar kuantitas,” ujarnya.
Menurut dia, bila Indonesia Mau menyaingi Malaysia dan Thailand, pekerjaan rumah utamanya Enggak hanya pada persoalan bebas visa tapi juga berada pada ketersediaan konektivitas penerbangan langsung (direct flight) yang kompetitif dan kemudahan serta kualitas layanan pariwisata.
Ia berharap sinergi antara Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi dapat menghasilkan formulasi kebijakan yang mendukung peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara.
