Kolaborasi Pilar Primer Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kolaborasi Pilar Utama Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno .(Antara/Sigid Kurniawan)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXIX Tahun 2025 di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (25/4).

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Rano Karno mengatakan kolaborasi menjadi pilar Primer dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terwujud demi mewujudkan cita-cita bangsa yang maju, Independen, dan berdaulat.

“Melalui momentum ini, saya mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, Demi Lalu memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang Berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Rano dalam sambutannya.

Cek Artikel:  Tujuh Pengedar Obat Keras Jalanan Diringkus Polisi, 5.730 Tramadol Jadi Barang Bukti

Lebih lanjut, Demi mewujudkan pemerintahan yang Berkualitas, pelayanan publik yang prima, dan kesejahteraan masyarakat yang merata, diperlukan Penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif.

Terdapat delapan hal strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, Yakni: peningkatan swasembada pangan; pengembangan swasembada Daya; pengelolaan sumber daya air; pembentukan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan berintegritas; pengembangan kewirausahaan; peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor; pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau; serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

“Pemerintah daerah Tak hanya harus menjadi pelaksana, tetapi juga Kenalan aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal. Hal ini Krusial agar pembangunan dapat berlangsung secara adil dan merata,” bebernya.

Cek Artikel:  Jejak Kasus Narkoba Fariz RM Empat Kali Ditangkap, Sakau, Rehab dan Tak Berefek Jera

Oleh karena itu, Rano menegaskan bahwa diperlukan penguatan kapasitas daerah guna menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, serta Bisa menjawab kebutuhan dan Cita-cita masyarakat secara Akurat dan berkelanjutan. (Far/P-2)

Mungkin Anda Menyukai