KEMENTERIAN Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menekankan pentingnya kolaborasi antara pengembang dan pemerintah daerah dalam mengumpulkan data perumahan, Berkualitas rumah masyarakat maupun hunian yang dibangun di daerah tersebut.
Data ini menjadi landasan bagi penyusunan program dan kebijakan yang dapat mendukung kelancaran Penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah yang tengah dijalankan oleh pemerintah.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukima Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa data perumahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat krusial dalam merumuskan kebijakan yang efektif
Ia juga mengajak pengembang di daerah Buat semakin bersemangat dalam membangun rumah bagi rakyat.
“Melalui data ini, kita dapat merancang program perumahan yang lebih terarah, dan kami berharap pengembang di daerah turut berkontribusi dalam mewujudkan rumah yang terjangkau bagi masyarakat,” kata Fahri dikutip dari Antara, Kamis (21/11)
Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa identifikasi kondisi rumah rakyat di daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah Buat memetakan kondisi hunian masyarakat, termasuk mereka yang hidup di garis kemiskinan atau rentan miskin.
Data ini akan diolah oleh Kementerian PKP dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Buat memastikan Sokongan perumahan Akurat sasaran dan dapat mengurangi Nomor kemiskinan.
Wakil Menteri PKP tersebut juga menegaskan bahwa tugas kementeriannya adalah memastikan kesuksesan Program 3 Juta Rumah yang dipandu oleh arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam hal ini, usaha properti yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) tetap Percaya bahwa program ambisius pembangunan 3 juta rumah yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto akan tetap berjalan.
Keyakinan ini didasarkan pada rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, yang dibentuk sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP).
Ketua Biasa REI Joko Suranto menegaskan bahwa program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di daerah pedesaan dan pesisir serta 1 juta rumah di perkotaan harus segera direalisasikan.
Program ini menjadi bagian Krusial dari strategi Presiden Prabowo Subianto Buat mengentaskan kemiskinan, yang telah disampaikan kepada masyarakat dan di Lembaga Global.
Satgas Perumahan juga telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan komunitas perumahan.
“Program 3 juta rumah ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Apabila Enggak tercapai, hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tetapi, kami tetap optimis bahwa program ini akan tercapai,” ujar Joko Suranto, CEO Buana Kassiti Group Begitu ditemui kemarin.
Meski memperhatikan beberapa kebijakan baru, seperti pembangunan rumah dengan konsep gotong royong, program rumah gratis, serta rencana penurunan harga jual rumah yang tampaknya belum berhubungan langsung dengan pencapaian program 3 juta rumah, REI Lalu berkomunikasi dengan pemerintah dan Satgas Perumahan.
Hal ini sangat Krusial, terutama karena Tetap Eksis kebingungan dan pertanyaan yang muncul dari Personil REI, terutama di daerah-daerah.
“REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian yang baru Buat mendorong Penyelenggaraan program 3 juta rumah. Meskipun banyak pertanyaan dan kebingungan dari Personil kami di daerah, kami tetap mendukung dan berkomitmen pada program ini,” Jernih Joko Suranto.
Terkait dengan keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Joko menambahkan bahwa program tersebut Semestinya tetap berlanjut.
Pada tahun 2025, anggaran Buat FLPP sudah disiapkan Buat 220.000 unit rumah, dengan tambahan 40.000 unit dari program Tapera. Bahkan, Eksis komitmen awal Buat meningkatkan Nomor tersebut menjadi Sekeliling 300.000 unit.
Anggaran Buat program perumahan dalam APBN 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan dengan total Rp53 triliun, Tetapi kepastian alokasi anggaran Tetap menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan.
“REI mendukung penuh Penyelenggaraan program 3 juta rumah dengan skema yang sudah disosialisasikan oleh Satgas Perumahan. Sebagai Misalnya, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan akan dikelola oleh pengusaha desa, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara 1 juta rumah di perkotaan Bisa memanfaatkan lahan negara, seperti tanah Punya negara di Sekeliling pasar atau stasiun kereta api,” tambah Joko.
Akibat Ekonomi dari Program 3 Juta Rumah
Joko Suranto menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bukan hanya sekadar penyediaan hunian, tetapi juga berfokus pada pembangunan ekosistem yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sektor properti, termasuk perumahan, Mempunyai peran yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 14%, dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asal Daerah (PAD) berkisar antara 35% hingga 55%,” ujar Joko.
Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun atau Sekeliling US$7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp120 triliun hingga Rp145 triliun per tahun.
Joko menjelaskan bahwa riset ini dilakukan sebelum perbaikan ekosistem dan lingkungan sektor properti dilakukan. Dengan adanya Kementerian PKP, Akibat ekonominya diperkirakan akan semakin besar.
“Apabila dilihat lebih dalam, sektor properti juga merupakan tulang punggung industri padat karya yang melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, sudah Semestinya perizinan di sektor ini dipermudah dan dipercepat,” harap Joko.
Kesuksesan program 3 juta rumah ini Enggak hanya akan mengatasi kekurangan rumah, tetapi juga menjadi Kesempatan Krusial Buat revitalisasi ekonomi di seluruh Indonesia. (Ant/Z-10)
