PEMIMPIN Korea Utara Kim Jong Un memerintahkan eksekusi hingga 30 pejabat atas dugaan kegagalan mereka mencegah banjir besar dan tanah longsor pada musim panas. Pasalnya, bencana itu mengakibatkan kematian sekitar 4.000 orang. Ini menurut media Korea Selatan.
Seorang pejabat di bawah rezim Kim mengatakan antara 20 dan 30 pemimpin di Korea Utara didakwa melakukan korupsi dan pengabaian tugas. Negara pu menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, TV Chosun melaporkan.
“Telah ditetapkan bahwa 20 hingga 30 kader di daerah yang dilanda banjir dieksekusi pada waktu yang sama akhir bulan lalu,” kata pejabat itu kepada media tersebut dilansir New York Post. Laporan eksekusi tersebut tidak segera diverifikasi oleh media independen.
Baca juga : 5.000 Orang Diselamatkan dari Banjir Parah di Perbatasan Korea Utara -Tiongkok
Kantor Informasi Pusat Korea Utara sebelumnya melaporkan bahwa Kim memerintahkan pihak berwenang untuk menghukum keras para pejabat setelah banjir dahsyat melanda Provinsi Chagang pada Juli. Banjir ini menewaskan sekitar 4.000 orang dan menyebabkan lebih dari 15.000 orang mengungsi.
Pejabat yang dieksekusi tidak diidentifikasi, tetapi laporan tersebut mencatat bahwa Kang Bong-hoon, sekretaris komite partai Provinsi Chagang sejak 2019, termasuk para pemimpin yang diberhentikan oleh Kim dalam pertemuan darurat selama bencana banjir.
Setelah pertemuan dengan Kim, mantan diplomat Korea Utara Lee Il-gyu mengatakan kepada TV Chosun bahwa jelas para pejabat di provinsi tersebut sangat cemas, “Sehingga mereka tidak tahu kapan leher mereka akan putus.”
Baca juga : Pertemuan Putin-Kim Diikuti Peluncuran Rudal Balistik Korut
Kim terlihat bulan lalu meninjau daerah yang rusak dan bertemu dengan penduduk karena ia memperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan untuk membangun kembali lingkungan yang banjir. Pemimpin Korea Utara itu juga mengecam laporan dari Korea Selatan tentang jumlah korban tewas dan membantah tuduhan bahwa ribuan orang tewas.
Ini bukan pertama kali muncul laporan tentang Kim yang memerintahkan para pejabat untuk disingkirkan karena dianggap gagal. Pada 2019, negara itu diduga mengeksekusi Kim Hyok Chol, utusan nuklirnya untuk AS, karena gagal merundingkan pertemuan puncak antara Kim dan Presiden AS saat itu Donald Trump.
Kemudian terungkap bahwa Chol hanya berada dalam tahanan negara, CNN melaporkan.
Korea Utara umumnya memiliki tingkat eksekusi publik yang tinggi, menurut Korea Times, dengan negara tersebut melakukan rata-rata 10 eksekusi publik sebelum pandemi COVID-19. Media tersebut memperkirakan bahwa tingkat tersebut telah melonjak dengan setidaknya 100 eksekusi dilakukan tahun lalu. (Z-2)
