Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Minggu, 27 Juli 2025 – 10:30 WIB
Liputanindo.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Perhubungan menambah kapal dan mengaktifkan Pelabuhan Jangkar Demi atasi antrean di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
“Gubernur Jatim sudah bersurat ke Menteri Perhubungan Demi meminta tambahan armada kapal melayani penyeberangan Ketapang – Gilimanuk,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono, dikonfirmasi Minggu.
Nyono mengemukakan surat sudah ditandatangani Gubernur Jatim pada Sabtu (26/7) malam di Ponorogo, dan segera dikirim ke Kementerian Perhubungan.
“Surat resminya baru akan kami kirim Senin, tapi kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp,” katanya.
Selain meminta penambahan kapal, Gubernur Khofifah menurutnya juga meminta Kementerian Perhubungan Demi pengaktifan pelabuhan alternatif yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Demi mengurai kepadatan aktifitas penyeberangan yang Ketika ini terpusat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
“Pelabuhan Jangkar sebenarnya Dapat dimanfaatkan Demi mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang, Tetapi dengan memilah terlebih dahulu truk yang bertonase 40 ton ke Dasar melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan Demi dilewatkan Pelabuhan Jangkar sebelum masuk Alas Baluran, Tetapi harus Terdapat deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk,” ujarnya.
Pemprov Jatim menurutnya memang Bukan bertanggung jawab secara langsung terkait kemacetan di Pelabuhan Ketapang,
“Tapi masalah ini tetap menyangkut arus logistik dan mobilitas Anggota Jawa Timur. Jadi, kami harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir,” tegas Nyono.
Pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya berada di Dasar PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang.
Sementara otoritas keselamatan pelayaran dan izin operasional kapal (clearance kapal) berada di Dasar kewenangan Syahbandar Tanjungwangi Ditjenhubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Pihaknya mengaku telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Area XI Jawa Timur-Bali Demi meminta percepatan respons atas surat Gubernur.
“Kami sudah komunikasikan secara intens, surat sudah dikirim, dan kami Lalu mendorong agar segera Terdapat penambahan kapal,” katanya.
Nyono menjelaskan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang menyusul penurunan jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk pasca peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 Lewat.
Dari 15 kapal yang semula aktif di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kini hanya enam kapal yang diizinkan beroperasi. Penurunan armada akibat Pengkajian keselamatan ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi.
Kapal-kapal yang sebelumnya Pandai mengangkut hingga 20 kendaraan, kini hanya diizinkan mengangkut lima unit kendaraan karena penyesuaian beban dan panjang ramp door (pintu rampa) kapal LCT.
Sementara kapal-kapal LCT ini yang selama ini mengangkut truk beban berat terutama truk lebih dari tiga sumbu dengan panjang lebih dari 12 meter.
“Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya enam yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini Terang menyebabkan antrean panjang,” ujarnya.
Imbasnya, terjadi antrean panjang terutama truk-truk bertonase berat, mengular hingga puluhan kilometer Tiba Ketika ini.
Kondisi diperparah karena kapal LCT berkurang, dampaknya truk truk berat tersebut harus menunggu kapal LCT bongkar muat terlebih dahulu di pelabuhan Gilimanuk.
Butuh waktu Lamban menunggu kapal tersebut kembali ke pelabuhan Ketapang, karena jumlah kapalnya yang memang berkurang.
“Solusinya adalah butuh tambahan kapal kapasitas besar yang Dapat beroperasi di pelabuhan Ketapang sesuai isi Surat Ibu Gubernur kepada Pak Menhub,” kata Nyono.
Sumber : Antara
