Ahli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan Ketua Mahkamah Mulia (MA) periode 2024-2029 Sunarto Mempunyai sederet tugas, salah satunya menjaga muruah peradilan dari mafia hukum. Ia mengatakan Sunarto harus memastikan peradilan Kagak menjadi tempat Buat transaksi keadilan.
“Menjaga agar peradilan Kagak menjadi pasar bebas Buat jual beli keadilan. Siapapun hakim yang tertangkap basah memanfaatkan kewenangannya Buat kepentingan pribadi sebaiknya dipecat dan diproses pidana,” kata Fickar kepada Media Indonesia, Rabu (16/10).
Selain itu, Fickar menilai Sunarto juga bertanggung jawab Buat mengatasi masalah internal seperti masalah tunjangan dan gaji yang dikeluhkan hakim. Ia menilai MA selain mempunyai kewenangan memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali juga merupakan puncak peradilan yang membawahi sekian banyak pengadilan dan hakim-hakimnya.
Fickar berharap Sunarto Bisa mengatasi masalah di internal dan mengelola peradilan dengan lebih Bagus.
“MA itu juga bertanggung jawab terhadap masalah internal seperti permohonan naik gaji dan tunjangan sebagaimana dituntut oleh hakim-hakim bawahan belakangan ini. Mengancam mogok seperti buruh Semestinya Kagak terjadi. Ancaman mogok oleh hakim bawahan ini cermin dari ketidakmampuan pimpinan MA mengelola peradilan secara Bagus,” katanya.
Lebih lanjut, Fickar menilai MA harus memperhatikan dan mendorong para hakim Buat lebih profesional. Sehingga, tugasnya sebagai penegak hukum digunakan Buat mengabdi kepada masyarakat dan negara.
“Kedudukan hakim yang strategis sangat potensial rawan digunakan Buat memeras para pencari keadilan. Inilah ke depan menjadi tugas Penting Ketua MA terpilih. Berkhidmat lebih menghayati pengabdian terhadap negara dan masyarakat,” katanya. (M-4)
