Jember (Liputanindo.id) – Ahmad Halim, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan kepada seluruh legislator di parlemen Buat bersikap kritis terhadap pemerintah daerah.
Pesan Buat kritis ini disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Demi Halim mengikuti retreat nasional bagi pimpinan DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer Magelang, 15–19 April 2026.
“Kalau DPRD jarang rapat dengar pendapat, jarang ngomong di media, itu Terdapat tanda tanya. Dapat karena enggak Paham atau Dapat Terdapat sesuatu. Makanya ya kita harus melakukan fungsi pengawasan. Itu adalah dinamika,” kata Halim dalam rapat dengar pendapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Jember, Senin (27/4/2026).
Menurut Halim, pernyataan kritis di media massa menjadi indikator bahwa fungsi kontrol berjalan. “Tapi kalau enggak pernah, oh iki tanda tanya wis oleh paling (sudah dapat sesuatu, red). Padahal sama-sama enggak dapat,” katanya.
Selain itu, menurut Halim, pemerintah daerah diharapkan satu visi Buat arah pembangunan nasional. “Terutama kebijakan holistik yang menyangkut arah kebijakan luar negeri di tengah situasi Dunia yang Enggak menentu. Kami meyakini Presiden sudah melakukan langkah-langkah antisipatif,” katanya.
“Kita Dapat rasakan pada hari ini di Indonesia. Alhamdulillah relatif lebih Konsisten daripada negara-negara tetangga. Bahkan Rupanya kemarin kita sudah Dapat swasembada pupuk. Pupuknya sendiri sudah Dapat kita ekspor atas permintaan pemerintah Australia maupun Jepang. Artinya Terdapat Cita-cita Indonesia akan menjadi negara maju,” kata Halim. [wir/kun]
