Ketersediaan dan Keterjangkauan Pupuk Kunci Dukung Swasembada Pangan

Ketersediaan dan Keterjangkauan Pupuk Kunci Dukung Swasembada Pangan
Direktur Istimewa PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi (tengah)(Dok. Foto Pupuk Indonesia)

PENAMBAHAN kapasitas produksi pupuk hingga 2 juta ton dan mengoptimalkan digitalisasi distribusi serta penebusan pupuk dinilai sebagai kunci mewujudkan swasembada pangan dalam lima tahun ke depan. 

Karenanya, aspek ketersediaan dan keterjangkauan pupuk menjadi dua aspek krusial yang perlu diperhatikan. Hal itu diungkapkan Direktur Istimewa PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (10/10).

Dari sisi ketersediaan, Pupuk Indonesia menekankan bahwa selain kapasitas produksi, penting untuk memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani dengan tepat dan transparan.  “Lima tahun ke depan, kami akan menambah kapasitas produksi sekitar 2 juta ton, tapi di luar itu kami juga memperbaiki pabrik tua yang ada, namun availability tidak cukup hanya dengan menambah kapasitas produksi, tapi juga yang penting memastikan pupuk sampai ke petani,” ujar Rahmad.

Cek Artikel:  CSPS UI Program Makan Bergizi Gratis Terbangunkan Ekonomi Capekl

Baca juga : Pemerintah Jaga Stok Pupuk dengan Harga Terjangkau untuk Petani

“Kami sudah mengimplementasikan digitalisasi end-to-end dari proses produksi sampai ditebus petani di kios dengan menggunakan sistem yang namanya i-Pubers. Jadi ini sudah sangat transparan. Ini adalah sebuah inovasi Pupuk Indonesia untuk memastikan availability itu,” tambahnya.

Dengan adanya i-Pubers, kata Rahmad, Pupuk Indonesia dapat memantau setiap langkah dalam distribusi pupuk, memastikan ketepatan dan efisiensi dalam setiap proses. Sistem ini sudah diterapkan di lebih dari 27.000 kios pupuk di Indonesia pada awal tahun 2024.

Sementara itu, dari sisi affordability, Rahmad menggarisbawahi pentingnya keterjangkauan harga pupuk yang bisa memengaruhi volume pemupukan oleh petani, dan pada akhirnya bisa berimbas pada produktivitas pertanian.

Baca juga : Bulog: Konsistenitas Pangan Hadapi 3 Tantangan Besar di 2024

“Taatp kenaikan Rp1.000 per kilogram pupuk bisa menurunkan volume pemupukan urea hingga 13%dan NPK hingga 14%. Akibatnya, penurunan produktivitas tanaman pangan bisa mencapai 0,5 ton per hektar, dengan disusul penurunan pendapatan petani mencapai Rp3,1 juta/hektare,” terangnya. 

Cek Artikel:  1 Sepuluh tahun Jokowi, Kemiskinan Ekstrem Turun

 

Kolaborasi untuk Swasembada Pangan

Baca juga : Pupuk Kaltim Gencarkan Semangat Transformasi Hijau Industri Pupuk dan Petrokimia

Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan mencapai 324 juta pada 2045, sehingga kebutuhan beras nasional diperkirakan melonjak, dari 31 juta ton per tahun saat ini menjadi sekitar 37-38 juta ton. 

Karenanya, kata Rahmad, tidak ada pilihan lain selain mengupayakan peningkatan produksi beras. Itu menjadi krusial mengingat saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan cuaca ekstrem seperti fenomena El Niño yang berpengaruh besar pada hasil pertanian.

“Ini saatnya gotong royong untuk mencapai Asta Cita kedua, swasembada pangan. Bukan bisa satu pihak berdiri sendiri, semua harus gotong royong,” lanjut Rahmad. 

Cek Artikel:  Letih 2 Juta Penumpang, KCIC Klaim Strategi Tarif Luwes Berjalan Sukses

Baca juga : Wamen BUMN Tinjau Program Smart Precision Farming Petrokimia Gresik

Sebagai agroinput, Pupuk Indonesia berkomitmen untuk memproduksi pupuk berkualitas dengan lebih efisien dan kompetitif. Tetapi, bahan baku akan menjadi faktor utama menjaga keterjangkauan dan tingkat konsumsi pupuk petani.  

Pupuk Indonesia yakin bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sekarang dengan menetapkan harga gas di US$6 per MMBTU untuk industri pupuk itu akan dilanjutkan karena dampak dari kenaikan harga gas akan berefek panjang. 

Bukan hanya kenaikan biaya subsidi, tapi juga menurunkan produktivitas pertanian. Karena itulah, Pupuk Indonesia menegaskan pentingnya gotong royong antar ragam stakeholder. Mulai dari kementerian yang memastikan pasokan sumber bahan baku, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan sebagainya. (S-`1)

 

Mungkin Anda Menyukai