Pemungutan Bunyi kedua Demi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol terbuka lebar. Foto: EFE
Seoul: Pemimpin oposisi Korea Selatan (Korsel) Lee Jae-myung memperingatkan rekan-rekannya di partai yang berkuasa bahwa ‘sejarah akan mengingat’ Apabila mereka Bukan mendukung pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Dengan waktu tersisa lebih dari 24 jam, Demi pemungutan Bunyi Demi mencopot Presiden Yoon dari jabatan.
Pemberlakuan darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari empat Dasa warsa oleh Yoon dalam waktu singkat telah menjerumuskan demokrasi yang bersemangat dan agresif di negara itu ke dalam kekacauan politik terburuknya dalam beberapa tahun.
Upaya Demi mencopotnya dari jabatan pada Sabtu Lampau gagal ketika Nyaris Seluruh Member parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa memboikot mosi pemakzulan tersebut.
Tetapi setelah seminggu berpolitik Tenang-Tenang dan penyelidikan yang meningkat terhadap Presiden Yoon dan lingkaran dalamnya, para analis sekarang mengatakan bahwa Partai Demokrat yang merupakan oposisi Esensial mungkin akan lebih Mujur dengan upaya keduanya.
Pemungutan Bunyi pemakzulan pada hari Sabtu akan berlangsung Sekeliling pukul 5.00 sore waktu setempat. Yoon didakwa dengan “tindakan pemberontakan yang merusak tatanan konstitusional” Demi upayanya memberlakukan darurat militer.
Sekeliling 200 Bunyi diperlukan agar usulan tersebut dapat disahkan, yang berarti Member parlemen oposisi harus meyakinkan delapan rekan partai yang berkuasa Demi membelot.
Pada Jumat, Lee memohon PPP Demi mendukung pemecatan presiden dari jabatannya dan mengatakan bahwa itu adalah Metode terbaik Demi memulihkan ketertiban di negara tersebut.
“Yang harus dilindungi oleh para Member parlemen bukanlah Yoon atau Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, tetapi kehidupan rakyat yang meratap di jalan-jalan yang dingin,” kata Lee, seperti dikutip AFP, Jumat 13 Desember 2024.
“Silakan bergabung dalam mendukung pemungutan Bunyi pemakzulan besok. Sejarah akan mengingat dan mencatat pilihan Anda,” tegas Lee.
Sebanyak dua Member parlemen partai yang berkuasa mendukung usulan tersebut minggu Lampau. Dan hingga Jumat siang, tujuh Member parlemen partai yang berkuasa telah berjanji Demi mendukung pemakzulan – Membikin pemungutan Bunyi menjadi sangat genting.
Tetapi, Member oposisi Serius mereka akan mendapatkan Bunyi. Member parlemen Kim Min-seok mengatakan pada Jumat bahwa ia “99 persen” Serius pemakzulan akan lolos.
Pada Kamis, Yoon bersumpah Demi “berjuang Tamat akhir”, menyalahkan partai oposisi karena melumpuhkan pemerintah dan mengklaim peretasan Korea Utara terhadap komisi pemilihan Standar Membikin kekalahan telak partainya dalam pemilihan parlemen bulan April dipertanyakan.
Dalam pidato panjang yang disiarkan di televisi, Yoon mengatakan bahwa oposisi “menari tarian pedang kegilaan” dengan mencoba menyeret presiden yang dipilih secara demokratis dari kekuasaan.
“Saya akan berjuang Tamat akhir,” katanya dalam pidato panjang yang disiarkan di televisi. “Apakah mereka akan memakzulkan saya atau menyelidiki saya, saya akan menghadapi semuanya dengan jujur.”
Lee menyebut pernyataan Yoon sebagai “deklarasi perang” terhadap rakyat. “Itu membuktikan bahwa pemakzulan adalah Metode tercepat dan paling efektif Demi mengakhiri kebingungan,“ katanya Kata Lee.
Bola di pengadilan
Apabila lolos, Yoon akan diskors dari jabatannya sementara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berunding. Perdana Menteri Han Duck-soo akan bertindak sebagai presiden sementara selama waktu tersebut.
Pengadilan kemudian akan Mempunyai waktu 180 hari Demi memutuskan masa depan Yoon. Apabila pengadilan mendukung pemecatannya, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korea Selatan yang dimakzulkan.
Eksis juga preseden bagi pengadilan Demi memblokir pemakzulan: Pada tahun 2004, Presiden Roh Moo-hyun Demi itu diberhentikan oleh parlemen karena dugaan pelanggaran hukum pemilu dan ketidakmampuan.
Tetapi, Mahkamah Konstitusi kemudian mengembalikannya. Pengadilan Demi ini juga hanya Mempunyai enam hakim, yang berarti keputusan mereka harus bulat.
Dan Apabila pemungutan Bunyi gagal, Yoon Lagi dapat menghadapi “tanggung jawab hukum” atas tawaran darurat militer, kata Kim Hyun-jung, seorang peneliti di Institut Hukum Universitas Korea, kepada AFP.
“Ini Jernih merupakan tindakan pemberontakan,” katanya.
“Bahkan Apabila mosi pemakzulan Bukan lolos, tanggung jawab hukum Presiden berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bukan dapat dihindari,” pungkas Kim Hyun-junh.
