PENELITI Perkumpulan Buat Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal menjelaskan Dalih biaya politik tinggi yang dijadikan dasar Presiden Prabowo Buat mengganti pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dinilai Enggak Pas.
“Kalau hanya dengan Dalih bahwa banyak kandidat yang kalah kemudian lesu dan adanya biaya yang tinggi, itu Enggak Pandai menjadi patokan Istimewa bahwa kita harus mengubah sistem pemilu langsung kepada sistem pemilu melalui DPRD secara tertutup,” katanya kepada Media Indonesia pada Rabu (18/12).
Menurut Haykal, wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD juga Enggak serta merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan, sehingga perubahan sistem pilkada harus dilandasi dengan kajian dan Penilaian atas Penyelenggaraan pilkada yang telah dilakukan sejak 2005.
Oleh karena itu, Haykal menekankan yang perlu diperbaiki yakni sistem pencalonan dan kampanye pada pilkada, bukan secara tiba-tiba Malah mengubah sistem yang terbuka tersebut menjadi sistem yang tertutup.
“Apalagi kita belum melakukan kajian dan Penilaian dari Pilkada dan Pemilu Lampau. Saya kira biaya tinggi yang dimaksud oleh Pak Prabowo ini belum tentu juga karena memang sistemnya yang bermasalah,” ujar Haykal.
Menurut Haykal, pemerintah harus lebih jelih Memperhatikan persoalan dasar terkait sistem kelembagaan kepemiluan di Indonesia. Ia mengatakan bahwa salah satu masalah serius yang dihadapi sistem pemilu di Indonesia adalah politik Doku dan mahar politik yang mahal, Tetapi solusi pemilihan lewat DPRD menurutnya tak Pandai menjadi solusi.
“Kami Memperhatikan bahwa sistem politik yang Begitu ini berbiaya sangat tinggi bukan disebabkan oleh sistem pemilihan terbuka, Tetapi adanya klientelisme mahar politik dengan nominal yang masuk Intelek, serta praktik politik Doku yang dilakukan oleh aktor-aktor politik kepada masyarakat,” jelasnya.
Haykal menilai, Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, Malah akan memindahkan arena politik Doku jauh lebih besar pada ruang-ruang yang tertutup antar elit politik. Hal ini katanya, akan jauh lebih sulit diawasi.
“Pemilihan Enggak langsung atau melalui DPRD juga Enggak menjadi Pandai menyelesaikan praktik politik Doku tersebut, Malah akan memindahkan arena politik Doku dari yang sebelumnya antara calon kepada masyarakat, berganti pada Personil DPRD dan kandidat serta partai politik, tentu ini akan semakin berbahaya karena menciptakan suatu ruang tertutup baru,” tuturnya.
Alih-alih mengubah sistem pemilihan kepada DPRD dan mematikan partisipasi masyarakat yang menjadi elemen Krusial dalam demokrasi, Haykal mendorong pemerintah Buat memperkuat regulasi dan pengawasan yang terintegrasi Buat menghalau politik Doku dan mahar politik.
“Padahal, praktik-praktik demikian itu sudah dilarang dan sudah diatur dalam undang-undang dengan penegakan hukum, tapi Rupanya Lagi cukup lemah sehingga dalam hal ini pemerintah harus berpikir Metode lain Buat memperkuat pengawasan dan Hukuman, bukan kemudian mengganti sistem Pilkada kita,” kata Haykal.
Haykal menegaskan bahwa praktik politik Doku Malah akan berpotensi terjadi semakin besar Apabila sistem pemilihan dilakukan melalui DPRD, hal itu katanya disebabkan yang bermain bukan Kembali masyarakat Tetapi antarelite yang akan menciptakan Intervensi baru.
“Bahwa politik Doku itu akan terjadi di antara proses kandidasi dan Enggak lanngsung melalui DPRD. Bahkan yang lebih berbahaya Kembali, hal itu akan memperkuat posisi para elite Buat kemudian menciptakan Intervensi baru, Enggak hanya kemudian di dalam partai politik tapi di pemerintahan daerah,” tandasnya. (P-5)
