KEMENTERIAN Pertanian menyiapkan lebih dari 4 juta dosis vaksin hewan yang disebar ke 26 provinsi di Indonesia Kepada mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).
Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Imron Suandy menjelaskan, penyebaran vaksin sudah dimulai sejak awal 2025 dan ditargetkan rampung pada Maret mendatang.
“Total dari pusat, kita mengalokasikan 4 juta dosis Kepada 26 provinsi,” ujarnya di Desa Sumurbandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (30/1).
Selama vaksinasi, pihaknya juga akan melakukan intervensi Tertentu daerah Area merah wabah PMK yakni Pulau Jawa, Lampung, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan sentra hewan ternak.
“Kita memprioritaskan intervensi vaksinasi serentak ini utamanya di Area merah Lampung, Jawa, Bali, NTB. Sumber-sumber ternak yang populasinya mungkin mencapai 60% dari total populasi nasional,” ujarnya.
Imron menjelaskan, vaksinasi PMK akan diprioritaskan Kepada sapi Peras, sapi bibit dan sapi potong yang akan banyak digunakan Ketika momen lebaran dan Idul Adha mendatang.
“Tentu ini Kepada memastikan kekebalan, Enggak menjadi sumber penularan, ini yang diprioritaskan. Disamping sapi beberapa ternak lain seperti kambing, domba, dan babi, juga jadi perhatian,” bebernya.
Lebih jauh, vaksinasi didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah termasuk pihak swasta. Pihaknya berharap vaksinasi PMK akan rampung sesuai Sasaran.
“Jadi Segala gotong royong, berpartisipasi dan kita lakukan serentak. Asa kita bulan vaksinasi Dapat diselesaikan sesuai Sasaran sehingga kekebalan komunal pengendalian PMK Dapat tercapai,” jelasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bandung Barat, Wiwin Aprianti menambahkan vaksinasi hewan ternak di Bandung Barat sudah dikerjakan sehingga wabah PMK yang sempat mengalami kenaikan di akhir 2024, perlahan Dapat dikendalikan.
“Sekarang mulai melandai karena sejak ramai kasusnya di akhir tahun, kita langsung gencar vaksinasi Bagus dari pusat, provinsi, APBD dan pihak feedlot,” terangnya.
