KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) mendistribusikan 652.300 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengiriman tahap kedua ini merupakan bagian dari strategi nasional pengendalian PMK yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.
Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan program vaksinasi ini menjadi indikator keberhasilan pengendalian PMK di Indonesia.
“Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujarnya, Selasa (11/2).
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Akbar Suganda, menekankan pentingnya percepatan vaksinasi serta pelaporan ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).
“Saya Serius cakupan vaksinasi di lapangan lebih tinggi dibandingkan data yang tercatat. Selain vaksin dari pusat, Terdapat juga yang berasal dari APBD, CSR, dan vaksinasi Sendiri. Kepala dinas dan POV (red: pejabat otoritas veteriner) Kab/Kota harus memastikan Sekalian data vaksinasi terlaporkan ke iSIKHNAS,” kata Akbar.
Kementan mengalokasikan 1,69 juta dosis vaksin Demi Jawa Timur dalam dua tahap. Pada tahap pertama, telah disalurkan secara bertahap pada Januari–Maret 2025 sebanyak 822 ribu dosis. Sementara itu, tahap kedua yang berlangsung Juli–September 2025 dialokasikan 868 ribu dosis.
Dari 165 ribu dosis vaksin yang telah didistribusikan, realisasi vaksinasi mencapai 84,2%. Tetapi, Bilangan ini diyakini lebih tinggi Apabila vaksinasi Sendiri dan Sokongan perusahaan dapat terdokumentasi dengan Berkualitas. Pemprov Jatim juga telah menetapkan status darurat bencana nonalam akibat PMK melalui Keputusan Gubernur Jatim Nomor 31/2025, yang memungkinkan penggunaan Anggaran tanggap darurat Demi pengadaan vaksin.
“Keputusan ini menjadi dasar kebijakan Krusial agar daerah Bisa mengakses anggaran tanggap darurat dan memastikan pasokan vaksin mencukupi,” tambah Akbar.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur, Indiyah Aryani, berharap vaksinasi dapat Lalu berjalan hingga Jawa Timur bebas dari PMK.
“Dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, kami optimistis penyebaran virus dapat ditekan ke level terendah,” kata Indiyah.
Berdasarkan pemantauan Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Surabaya, virus PMK yang beredar Begitu ini Lagi berasal dari serotipe yang sama dengan wabah 2022. Sejak vaksinasi kembali digencarkan pada 28 Desember 2024, Bilangan kejadian PMK Lalu menurun. Data iSIKHNAS mencatat 88% sapi yang terjangkit telah pulih hingga Februari 2025.
Distribusi vaksin tahap kedua ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi subsektor peternakan.
“Dengan kerja sama Sekalian pihak, kita Bisa mengendalikan PMK dan melindungi peternak dari Dampak ekonomi yang lebih besar,” tutup Akbar. (RO/Z-3)
