MENTERI Hukum dan Hak Asasi Insan (Menkumham) Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 seluruh pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) akan berbasis digital.
Langkah transformasi ini diambil Buat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan Langkah yang lebih efisien dan transparan.
“Kementerian Hukum telah merancang transformasi besar-besaran. Kami menargetkan pada tahun 2025, seluruh layanan kami akan sepenuhnya berbasis digital,” ujar Supratman dalam acara Cerminan akhir tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, pada Senin (16/12).
Dengan adanya digitalisasi, masyarakat akan mendapatkan kemudahan akses terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh Kemenkum.
Menurut Supratman, hal ini juga merupakan bagian dari upaya kementerian Buat mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih Bagus, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pengawasan Bagus dari dalam maupun luar lembaga.
“Kami berkomitmen Buat tetap terbuka terhadap masukan, Bagus dari Ombudsman maupun pihak lain, agar Kemenkum dapat menjadi pelopor dalam keterbukaan informasi,” tambahnya.
Selain itu, Supratman juga menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian Buat menciptakan sinergi yang lebih solid dalam pembangunan hukum di Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa pada 2025, Kemenkum akan Lanjut memperkuat kebijakan yang mendukung keadilan dan mempererat budaya hukum yang positif di tengah masyarakat.
“Kerja sama antara kementerian-kementerian terkait akan Lanjut berlanjut, terutama dalam merumuskan kebijakan yang beririsan, seperti pemberian amnesti, yang akan memperkuat sistem hukum di Indonesia,” jelasnya.
Dalam upaya membangun sistem hukum yang inklusif, Supratman menegaskan pentingnya agar hukum Bukan hanya adil di atas kertas, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kita harus memperkuat sistem hukum yang Betul-Betul inklusif, yang Dapat dirasakan manfaatnya oleh Sekalian pihak tanpa terkecuali,” tandasnya.
Penghargaan Buat Pembangunan Hukum dan Pelayanan Publik
Pada acara Cerminan tersebut, Kemenkum juga memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan hukum dan memberikan pelayanan publik terbaik. Berikut ini adalah beberapa penerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024:
Kementerian Terbaik Berdasarkan Indeks Reformasi Hukum 2024
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Lembaga Terbaik Berdasarkan Indeks Reformasi Hukum 2024
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
Pemerintah Provinsi Terbaik Berdasarkan Indeks Reformasi Hukum 2024
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pemerintah Provinsi Banten
- Pemerintah Provinsi Daerah Tertentu Jakarta
Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik Berdasarkan Indeks Reformasi Hukum 2024
- Pemerintah Kabupaten Semarang
- Pemerintah Kabupaten Bogor
- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Golongan Rentan
- Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo – UPP Terbaik
- Lapas Kelas IIB Muara Enim – UPP Terbaik
- Kantor Distrik Kemenkum Banten – Bagus
Satuan Kerja dengan Predikat Pelayanan Prima Tahun 2024
- Kanim Kelas I TPI Yogyakarta
Penghargaan Area Integritas WBK
- Lima satuan kerja di lingkungan Kemenkum
- 74 satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Penghargaan Area Integritas WBBM
- Lapas Kelas IIB Wonosari
- Bapas Kelas I Surakarta
- Bapas Kelas II Magelang
- Kanim Kelas I TPI Malang
- Kanim Kelas II Non TPI Madiun
- Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo
Penghargaan Capaian Kinerja Kantor Distrik Terbaik
- Kantor Distrik Kemenkum Jawa Tengah – 82,36%
- Kantor Distrik Kemenkum Jawa Barat – 82,27%
- Kantor Distrik Kemenkum D.I Yogyakarta – 82,06%
Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
- Menteri Hukum
- Menteri Hak Asasi Insan
- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Dengan penghargaan-penghargaan ini, Kemenkum berharap dapat mendorong lebih banyak pihak Buat Lanjut berinovasi dalam pelayanan publik dan reformasi hukum di Indonesia. #MIA (RO/Z-10)
