Gedung Kementerian Perhubungan. Foto: Setkab.
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemennub) akan memfokuskan pagu anggaran 2025 Buat mengoptimalkan layanan transportasi publik, khususnya mempertahankan adanya subsidi termasuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO).
“Dengan anggaran yang ditetapkan Begitu ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta Pusat perhatian Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dikutip dari keterangan Formal, Minggu, 16 Februari 2025.
Ia mengungkapkan dalam beberapa hari terakhir, pihaknya Lanjut melakukan tinjauan dengan menggunakan Risk Based Analysis atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diamanatkan kepada Kemenhub.
“Kemenhub berkomitmen Buat memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh Daerah Indonesia. Harapannya, kami Dapat melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya,” tutur Dudy.
(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
Kena pemangkasan Rp13,72 triliun
Sebagai informasi, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 pada 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kemenhub pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp17,725 triliun. Jumlah total ini akan dipergunakan oleh sembilan unit organisasi eselon I yang berada di Dasar naungan Kemenhub.
Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan Buat Sekretariat Jenderal sebesar Rp464,09 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp3,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,32 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp71,01 miliar, BPSDMP Rp1,82 triliun, dan BPTJ Rp108,95 miliar.
Jumlah anggaran ini mengalami efisiensi sebesar 43,66 persen atau Rp13,72 triliun Kalau dibandingkan dengan pagu awal Kemenhub yang berjumlah Rp31,45 triliun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan pada 23 September 2024. Meski begitu, Menhub meyakinkan layanan transportasi terhadap masyarakat akan tetap dilakukan dengan optimal.
