SEKRETARIS Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Suharti mengatakan bahwa pada tahun 2024 ini, total anggaran pendidikan mencapai Rp665 triliun, di mana Kemendikbud-Ristek m mendapatkan alokasi sebesar Rp98,99 triliun atau sekitar 15% dari seluruh pagu anggaran pendidikan.
“Kemenag Rp62 triliun, transfer ke daerah Rp346 triliun atau 52%, itu termasuk untuk gaji guru, tunjangan, biaya operasional satuan pendidikan, renovasi bangunan, sekolah baru, semua ada di transfer daerah,” ungkapnya dalam Obrolan Grup Terpumpun bertajuk Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan, Sabtu (7/9).
Suharti menambahkan bahwa rencana tahun depan alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai Rp722,6 triliun. Menteri Keuangan menyatakan bahwa akan memberikan keleluasaan lebih besar kepada pemerintah ke depan sehingga belanja pemerintah nonkementerian atau lembaga masih disiapkan agar setelah Oktober masih bisa diubah untuk penetapan berikutnya.
Baca juga : Anggaran Kemendikbud Ristek di 2025 Turun, Pengamat: Program Harus Dievaluasi
“Tapi posisi sekarang Kemendikbud-Ristek mendapatkan alokasi Rp83,2 triliun atau sekitar 11,5%. Jadi kami berharap anggaran untuk Kemendikbud-Ristek masih bisa ditingkatkan lagi karena dengan Rp83,2 triliun masih banyak sekali kegiatan yang tidak bisa terbiayai secara penuh bahkan untuk melanjutkan pun masih belum mampu dibiayai,” kata Suharti.
Dia juga menambahkan angka partisipasi kasar anak Indonesia usia 7-12 tahun mencapai 99,1% atau hanya kurang dari 1% yang tidak sekolah, lalu anak usia 13-15 tahun sudah di angka 96% dan hanya 4% yang tidak sekolah, serta anak usia 16-18 tahun yang masih terkendala di mana posisinya masih 86,34% yang mengartikan masih banyak anak usia 16-18 tahun yang belum bersekolah.
Terkait dengan kualitas, Suharti mengatakan sudah terjadi peningkatan cukup berarti. Apabila dilihat dari hasil asesmen nasional, terkait literasi dari 2021 ke 2023 mengalami kenaikan 52% siswa yang mencapai batas minimum sudah meningkat menjadi 68,1%, sementara untuk numerasi meningkat hampir dua kali lipat dari 32,3% menjadi 62,5%.
Baca juga : Anggaran Turun, Berbagai Program Kemenndikbud Ristek Pahamn Depan Tak akan Optimal
“Tapi angka tersebut masih jauh dari harapan karena masih sekitar 1/3 anak-anak kita yang belum mencapai kemampuan minimum untuk numerasi,” ujar Suharti.
Dia menjelaskan bahwa masih banyak lagi isu yang menjadi tantangan di dunia pendidikan, apalagi di pendidikan tinggi angka partisipasi kasarnya baru 31%. Belum lagi tentang kualitas pendidikan tinggi yang masih sangat jauh dari harapan, padahal lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu mengisi kebutuhan SDM unggul yang dapat mengisi pembangunan Indonesia.
“Memang sampai saat ini masih jauh dari harapan, bahkan biaya untuk operasional sekolah saja masih sangat kurang, sehingga ketika kita dituntut untuk menggratiskan SD dan SMP yang masih belum memungkinkan. Kepada sekolah negeri, gaji guru sudah ditanggung oleh pemerintah, tapi sekolah swasta gaji guru belum bisa disediakan oleh pemerintah. Anggaran yang ada belum memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” jelasnya.
“Kepada SD kita baru memenuhi sekitar 40-80%, SMP 28-63%, SMA sekitar 30-68%. Bahkan untuk bantuan PIP untuk anak SD sampai menengah juga masih jauh. Bayangkan SD itu bantuan sosial biaya siswa PIP setahun hanya Rp450 ribu. Kepada SMP Rp750 ribu dan SMA atau SMK baru tahun ini ditingkatkan menjadi Rp1,8 juta. Tapi untuk tahun depan peningkatan ini belum tersedia anggarannya, makanya kami minta untuk ditambahkan pembiayaan di tahun depan,” tandas Suharti. (Z-9)
