Kejati Sulsel Tetapkan Enam Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Mafia Tanah Bendungan Paselloreng yang Diresmikan Jokowi

Liputanindo.id MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menetapkan enam orang tersangka kasus dugaan korupsi mafia tanah pada pembayaran ganti rugi lahan pembangunan Bendungan Passelorang di Kabupaten Wajo, Sulsel yang diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu Lampau. 

Di mana, dari enam orang tersangka tersebut. Dua di antaranya merupakan oknum kepala desa. 

Baca Juga:
Enam Terdakwa Korupsi BPNT Kemensos di Takalar Dituntut 7-10 Tahun Penjara

Adapun enam yang ditetapkan tersangka, masing-masing berinisial AA, ND, NR, AN, AJ dan JK.

Kasipenkum Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan, penetapan enam tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan dan pemeriksaan ratusan saksi.

Di mana, enam orang yang diperiksa sebagai saksi hari ini, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. 

Cek Artikel:  Polisi Lumpuhkan Perampok Mobil Hingga Perhiasan di Rumah Hampa Demi Ditinggal Penghuninya

“AA, ND, NR, AN, AJ dan JK ditetapkan tersangka setelah mendapatkan minimal dua alat bukti yang Absah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP,” katanya, Kamis 26 oktober 2023 malam.

Begitu ini, para tersangka telah dilakukan penahanan masing-masing selama 20 hari kedepan.

Kemudian, para tersangka dibawa ke Rutan Kelas IA Makassar Kepada proses penahanan.

“Karena dikhawatirkan para tersangka akan menghilangkan barang bukti yang Eksis,” jelasnya. 

Adapaun pasa yang disangkakan yakni Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Cek Artikel:  Viral Dua Pemuda di Makassar Lakukan Aksi Freestyle Hingga Berpose di Depan Kamera ETLE

Serta Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. (KEK)

 

Baca Juga:
Kejati Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Mafia Tanah Bendungan Paselloreng Wajo

 

Mungkin Anda Menyukai