Presiden Yoon Suk Yeol dihadapkan pada pemakzulan. Foto: EFE-EPA
Seoul: Krisis politik menghantui Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol setelah keputusannya yang kontroversial Demi memberlakukan darurat militer menuai protes besar-besaran. Bunyi-Bunyi Demi pemakzulan Yoon pun dikeluarkan.
Ribuan Kaum menyerukan pengunduran dirinya, Tetapi para analis menilai kecil kemungkinan Yoon akan mundur secara sukarela, bahkan ketika proses pemakzulan mulai digulirkan.
Keputusan kontroversial Yoon Suk Yeol
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mendapat kecaman keras setelah mengeluarkan keputusan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024, yang kemudian dibatalkan beberapa jam kemudian melalui pemungutan Bunyi darurat di parlemen.
Langkah ini dianggap sebagai upaya terencana Demi memperkuat kontrol pemerintah terhadap situasi politik yang Bukan Kukuh.
Yong-Chool Ha, profesor ilmu politik dan Direktur Center for Korea Studies di University of Washington, menyebut Yoon sebagai figur yang percaya pada legalitas Mekanisme, termasuk dalam keputusan darurat militer tersebut.
“Yoon adalah individu yang Istimewa. Dia merasa Sekalian tindakannya harus sesuai hukum, termasuk kali ini,” ujar Ha, seperti dilansir dari Channel News Asia, Jumat 6 Desember 2024.
Hal ini membuatnya sangat kecil kemungkinan Demi mengakui kesalahan atau mundur dari jabatannya.
Pemakzulan sebagai jalan keluar
Para analis sepakat bahwa pemakzulan menjadi opsi yang paling realistis Demi mengakhiri masa jabatan Yoon. Enam partai oposisi telah mengajukan mosi pemakzulan, menuding deklarasi darurat militer Yoon sebagai pelanggaran konstitusi. Pemungutan Bunyi atas mosi ini direncanakan berlangsung pada Sabtu, dengan syarat dukungan dua pertiga Member parlemen agar dapat lolos.
Tetapi, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin Han Dong-hoon bersumpah Demi menggagalkan mosi tersebut. Han menyebut langkah ini sebagai upaya menjaga stabilitas publik, bukan sekadar pembelaan terhadap Yoon. Meski begitu, Han menekankan bahwa presiden harus tetap bertanggung jawab atas tindakannya.
Sementara itu, proses pemakzulan akan bergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Dari sembilan kursi hakim, Demi ini hanya enam yang terisi, dengan empat di antaranya diangkat oleh Yoon. Kondisi ini diperkirakan akan memperumit jalannya proses hukum.
Dalih di balik keputusan Yoon
Yoon diduga percaya bahwa langkah darurat militer ini akan mendapatkan dukungan dari para pendukungnya. Dalam pernyataannya, Yoon menyebut langkah tersebut sebagai satu-satunya Metode Demi melindungi negara dari apa yang disebutnya sebagai “musuh negara” dan “simpatisan pro-Korea Utara.”
Tetapi, klaim tersebut Bukan disertai bukti yang Terang. Bahkan, sebanyak 18 Member dari partainya sendiri ikut mendukung pembatalan darurat militer melalui pemungutan Bunyi.
“Ini adalah kesalahan fatal yang Membikin karier politik Yoon, partainya, dan pendukungnya dalam risiko besar,” ujar Sung-yoon Lee, seorang analis dari Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Amarah publik yang membara
Keputusan Yoon memicu kemarahan publik yang besar. Korea Selatan Mempunyai sejarah kelam dengan kediktatoran militer selama Dekat tiga Sepuluh tahun, yang penuh dengan kekerasan dan penindasan. Demokrasi di negara ini baru terwujud pada 1988, sehingga langkah Yoon dianggap sebagai ancaman serius terhadap capaian demokrasi bangsa.
“Ini mengingatkan rakyat pada masa kelam Demi tank melindas rakyat, tentara menembaki Kaum sipil, dan penangkapan serta penyiksaan terjadi secara sewenang-wenang,” kata Lee.
Protes besar-besaran di Seoul mencerminkan ketidakpuasan rakyat atas tindakan presiden yang dinilai sebagai kemunduran demokrasi.
Pandangan Dunia dan dampaknya
Meski menghadapi tingkat kepuasan domestik yang rendah, Yoon Mempunyai reputasi Dunia yang cukup Bagus, terutama dalam memperbaiki Rekanan dengan Jepang dan memperkuat aliansi dengan Amerika Perkumpulan.
Tetapi, krisis ini telah mengejutkan sekutu-sekutu Korea Selatan, termasuk AS, yang merasa kecewa dengan situasi politik yang Bukan Kukuh.
Sementara itu, Korea Utara diperkirakan akan memanfaatkan krisis ini Demi menyudutkan Yoon.
“Korea Utara kemungkinan akan lebih agresif dan menyalahkan Yoon atas kebijakan permusuhannya, bahkan terhadap rakyatnya sendiri,” ujar Lee.
Dengan tingkat kepuasan publik yang hanya Sekeliling 20 persen sebelum krisis ini, posisi Yoon semakin terancam. Meski demikian, sebagai mantan jaksa dengan karier hukum panjang, ia tampaknya siap menghadapi pertarungan hukum yang berlarut-larut demi mempertahankan jabatannya. (Muhammad Reyhansyah)
