PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), menilai tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Perkumpulan (AS) Donld Trump Buat sementara ini belum berpengaruh pada kegiatan perdagangan terutama ekspor-impor di Daerah itu.
“Kami sudah bahas dengan Sahabat-Sahabat Buat memonitor ke Seluruh Kawan, Terdapat pengaruh enggak terutama kaitan dengan komoditas kita yang Terdapat dari impor. Biasanya dari Amerika itu kacang kedelai, tapi Rupanya hingga kemarin Tetap Konsisten,” kata Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin, Minggu (13/4).
Menurut Ronny, berdasarkan pantauan, harga kacang kedelai Sekeliling Rp9.600 per kilogram, harga tersebut Tetap Konsisten dan Kondusif. Terkait barang atau produk dari Kota Bandung yang diekpsor ke Amerika Perkumpulan, ia menyebut pihaknya Begitu ini Tetap melakukan pengawasan terhadap Pengaruh dari kebijakan tersebut. Buat produk yang diekspor ke Amerika Perkumpulan dari Kota Bandung, di antaranya alas kaki, tekstil dan bahan dasar kimia. Selain ke AS, produk ini juga diekspor ke sejumlah negara.
“Sebagai langkah antisipasi, kami sedang mendata negara mana saja yang menjadi tujuan dan potensi Buat ekspor produk tersebut. Ini tantangan Buat Perluasan ke negara-negara lain kalau di Amerika Terdapat trouble,” ucap Ronny.
Begitu ini pemkot tengah monitor dulu kebijakan dari luar dan juga pemerintah pusat. Kementerian Perdagangan juga belum menyamaikan kebijakannnya. Apalagi Amerika Tetap menunda kebijakannya ini selama 90 hari kedepan, mudah-mudahan kondisi perekonomian dunia tambah kondusif.
Perlu diketahui, realisasi ekspor Kota Bandung tahun 2024 dengan tujuan Amerika Perkumpulan dengan volume 3.328.118,71 kilogram dan bernilai ekspor US$48.815.919,40. Sementara realisasi ekspor Kota Bandung dari Januari -Maret 2025 dengan volume 624.318,27 kilogram bernilai ekspor US$7.799.023,63.
Sementara itu, Member Dewan Ahli Ekonomi Majelis Musyawarah Sunda (MMS) Firman T Endipradja menilai kenaikan tarif resiprokal yang diumumkan Trump akan sangat berdampak signifikan ke ekonomi Indonesia. Gelombang pemutusan Interaksi kerja (PHK) hingga melonjaknya tingkat kemiskinan adalah beberapa ancaman yang potensial menghantam Indonesia. Apindo mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 40.000 orang pada Januari-Februari 2025, ditambah tahun Lampau Terdapat 250.000 orang yang dirumahkan dan BPS mencatat, per Agustus 2024, tercatat Terdapat 7,47 juta orang menganggur.
“Artinya mereka yang di PHK dan yang menganggur adalah konsumen yang Kagak Mempunyai Pendapatan dengan demikian Kagak Mempunyai daya beli. Di lain pihak, kondisi ekonomi Indonesia di awal 2025 ini Kagak Berkualitas-Berkualitas saja alias suram atau gelap, bahkan Terdapat yang mengatakan sudah memasuki fase yang lebih Kagak baik atau menurun drastis. Ditambah juga dengan situasi politik dan pemerintahan yang penuh gejolak,” beber Firman. (AN/E-4)
