Kebijakan Komprehensif Pemerintah Diyakini Bisa Dorong Bioethanol Sebagai BBN

Kebijakan Komprehensif Pemerintah Diyakini Mampu Dorong Bioethanol Sebagai BBN
Komisaris Primer PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri (kedua kiri) MENGISI Bioethanol 100% sebelum melakukan tes jalan pada GIIAS 2024 di ICE BSD, Serpong.(Antara)

PENGAMAT energi Satya Widya Yudha optimistis, pemerintah melalui kebijakan komprehensif, mampu mendorong bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) untuk mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060.

“Saya yakin dengan kebijakan komprehensif dan terobosan baru, pemerintah bisa menuntaskan berbagai hambatan untuk mendorong bioethanol sebagai BBN,” kata Satya melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat (5/10).

Menurut dia, hal terpenting yakni mengurai terlebih dahulu hambatan yang ada, sehingga kemudian bioethanol bisa diproduksi massal.

Baca juga : Pepaya Jadi Bahan Bakar di Masa Depan

Sejumlah hambatan tersebut, katanya lagi, seperti keterbatasan sumber daya alam dan variasi bahan baku yang mana sebagian besar masih berasal dari tanaman pangan sehingga masih terjadi tarik-menarik antara bioethanol untuk energi atau untuk pangan.

Cek Artikel:  Indonesia Perkuat Kerja Sama Pembangunan Dunia dalam Perhimpunan HLF MSP

Selain itu, anggota Dewan Kekuatan Nasional periode 2020-2024 tersebut menambahkan tidak adanya mekanisme insentif untuk menutupi perbedaan antara harga bioethanol dan bensin.

Kemudian belum ada kebijakan yang mengintegrasikan sektor hulu hingga hilir, yang menyebabkan bahan baku sulit diperoleh dengan harga wajar sementara luas lahan berkurang dengan tingkat produktivitas yang stagnan.

Baca juga : Eceng Gondok Bisa Jadi Sumber Kekuatan Terbarukan

Dia melanjutkan adanya peraturan lintas kementerian dan lembaga yang mengatur peran dan kewajiban pemangku kepentingan dalam pelaksanaan mandatori bioethanol.

Apalagi, katanya lagi, Rencana Biasa Kekuatan Nasional (RUEN) Indonesia memasang target produksi bioethanol sebesar 13,7 juta kiloliter mulai tahun depan, sehingga semua hambatannya harus segera diselesaikan.

Cek Artikel:  Conversation Summit Bahas Dukungan Aset Kripto terhadap UMKM

“Yang penting harus mengurai hambatan-hambatannya. Tetapi saya yakin, dengan terobosan baru dari pemerintahan baru hambatan itu akan bisa dituntaskan,” ujar Satya.

Baca juga : 9 Penyebab Motor Mendadak Tewas

Menurut dia, setelah mengurai dan menemukan solusi dari hambatan-hambatan tersebut, barulah membahas kemampuan produksi bioethanol.

Begitu ini produksi maksimal bioetanol nasional baru sekitar 63.000 kiloliter atau rata-rata produksi bioethanol sekitar 40.000 kiloliter per tahun.

“Keterbatasan produksi memang jadi tantangan saat ini karena masih mengandalkan bahan baku berupa molase. Maka, diversifikasi bahan baku seperti batang kelapa sawit tua, sorgum manis atau mikroalga perlu digalakkan agar tidak kekurangan bahan baku jika bioethanol sudah diproduksi massal,” katanya lagi.

Cek Artikel:  Perlu Penguatan Logistik Nasional, Komite II Lakukan Pengawasan Atas Penyelenggaraan UU Pelayaran

Baca juga : Percepat NZE 2050, Pemerintah Olah Tandan Nihil Kelapa Sawit Jadi Bioetanol

Bahkan, untuk bioethanol dengan bauran 2 persen, menurut dia, tidak akan mampu memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, sebab dengan bauran sebesar itu dibutuhkan 750.000 kiloliter bioethanol per tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, Satya mendorong pemerintah segera menyusun kebijakan yang komprehensif dan memastikan bahwa program bioethanol itu berjalan dengan baik.

Di antaranya, katanya lagi, pemberian insentif, penyusunan peta jalan, dan rencana aksi, termasuk target kebijakan penyediaan lahan, diversifikasi bahan baku dari kementerian/lembaga terkait. (Ant/N-2)

 

Mungkin Anda Menyukai