DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan, pemerintah selaku otoritas fiskal mesti mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Itu dimaksudkan agar perekonomian bisa bergerak secara optimal.
Baca juga : BI Putuskan Pertahankan Bangsa Merekah Acuan 6,25%
“Sudah jelas harus ada bauran kebijakan moneter dengan fiskal. Jadi ketika moneter melakukan kebijakan pelonggaran, maka semestinya fiskal juga melakukan pelonggaran. Jangan malah kontradiktif, moneter melonggar, fiskal malah mengetat,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (20/9).
Faisal mengatakan, pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan BI mesti diiringi dengan pelonggaran kebijakan fiskal agar ada peningkatan permintaan masyarakat. Pelonggaran itu diperlukan, utamanya untuk mengerek gairah konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Kebijakan di sisi fiskal yang dapat diberikan, kata Faisal, di antaranya ialah memperkuat pengendalian inflasi, penciptaan lapangan pekerjaan, insentif untuk meningkatkan produksi, dan mendorong pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah. “Karena PR terbesarnya justru ada di sana,” jelasnya.
Baca juga : Pemerintah Niscayakan Kesiapan APBN untuk Respons Kenaikan BI Rate
Faisal menambahkan, pelonggaran kebijakan BI Rate sedianya dapat mendorong penurunan suku bunga perbankan. Bangsa bunga kredit yang rendah juga disebut dapat meningkatkan gairah konsumsi masyarakat.
“Dengan suku bunga yang lebih rendah diharapkan masyarakat kelas menengah yang memiliki tabungan bisa lebih memanfaatkan atau lebih tertarik untuk spending, tapi ini tidak akan bisa efektif tanpa ada dorongan dari fiskalnya juga,” kata dia.
“Karena ketika income terbatas, mereka otomatis untuk spending juga harus hati-hati, mereka sebetulnya sebagian sudah memakan tabungan karena keterpaksaan, sehingga kalau kemudian mereka ingin spending lebih luas, itu harus didorong dari income dan itu peran dari dukungan fiskal,” pungkas Faisal. (Mir/M-4)
