INDONESIA telah memasuki era baru setelah dilantiknya Presiden RI kedelapan Prabowo Subianto, di Jakarta pada Minggu (20/10/2024). Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya Buat berani dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan di Indonesia. Ia mengatakan, “Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani.” Begitu ini, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa kita adalah cyber security atau keamanan siber.
Ketika kita berbicara tentang ancaman terhadap keamanan siber, mungkin kita akan merasa bahwa ancaman tersebut tidaklah Konkret, karena memang pada dasarnya kita Bukan dapat Memperhatikan seperti apa bentuk ancaman tersebut. Kita akan cenderung mengabaikan dan Bukan Acuh terhadap ancaman-ancaman digital. Lain halnya ketika kita menghadapi ancaman fisik. Tentu saja kita akan berusaha Buat membela diri, dan melakukan berbagai Ragam Langkah Buat memastikan keamanan diri kita.
Dari sini kita dapat Memperhatikan, bahwa Eksis perbedaan besar antara ancaman fisik dan ancaman digital. Serangan-serangan yang mengancam keamanan siber bersifat halus Tetapi mematikan. Salah satu contohnya adalah kebocoran data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) beberapa bulan Lampau. Kita Bukan dapat Memperhatikan bentuk ancaman seperti apa yang mengakibatkan bocornya data itu, tapi kita dapat Memperhatikan bahwa tragedi tersebut telah merusak kepercayaan publik terhadap negara, serta melumpuhkan infrastruktur Krusial dalam sekejap.
Revolusi industri 4.0 telah Membikin segala sesuatu terhubung secara digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, tantangan keamanan siber pun menjadi semakin kompleks. Begitu ini, ketahanan negara Bukan Tengah hanya ditentukan oleh batas fisik, Tetapi juga oleh kemampuan suatu negara Buat melindungi infrastruktur digital dan data warganya.
Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai Nomor 221 juta pada tahun 2024. Nomor ini meningkat 1,31% dibanding tahun sebelumnya (215 juta pengguna). Mengingat adanya potensi serangan siber yang dapat mengancam berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan bermasyarakat, keamanan siber menjadi pilar yang krusial dalam menjaga integritas ketahanan negara.
Berdasarkan data dari BSSN, Eksis peningkatan pesat dalam serangan siber terhadap Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022, telah terjadi 370,02 juta serangan siber terhadap Indonesia dimana Sasaran Penting penyerangan merupakan sektor administrasi pemerintahan (284,09 juta). Selain sektor pemerintahan, berbagai sektor lain seperti keuangan dan layanan publik juga menjadi Sasaran penyerangan. Hal ini membuktikan, bahwa peningkatan keamanan siber sangat diperlukan oleh Indonesia.
Reaksi Dunia terhadap isu keamanan siber
Keamanan siber Bukan hanya menjadi perhatian Indonesia, tetapi juga merupakan isu Dunia. Salah satu negara yang terdepan dalam menghadapi tantangan keamanan siber adalah Australia. Mereka telah meluncurkan sebuah strategi pada November 2023 silam, yang kemudian dijadikan panduan pemerintah dalam menghadapi isu keamanan siber. Strategi yang dinamakan 2023-2030 Cyber Security Strategy ini, dibentuk sebagai upaya Pemerintah Australia Buat menjadi pemimpin dunia dalam keamanan siber pada tahun 2030.
Dalam misi Buat meningkatkan keamanan siber bagi Penduduk negara dan bisnis di Australia, mereka memperkenalkan konsep Perisai dalam implementasi strateginya. Terdapat enam Perisai yang diharapkan dapat menjadi lapisan pertahanan terhadap ancaman dunia maya, Yakni 1) Bisnis dan Penduduk negara, 2) Teknologi yang Kondusif, 3) Pembagian dan pemblokiran ancaman kelas dunia, 4) Infrastruktur Krusial yang terlindungi, 5) Kemampuan yang berdaulat, serta 6) Distrik Unggul dan kepemimpinan Dunia.
Strategi yang diterapkan oleh Australia ini, memungkinkan pemerintah Buat merangkul seluruh elemen di negaranya. Dengan penerapan strategi tersebut, mereka dapat memusatkan Pusat perhatian mereka Buat memberikan dukungan yang lebih Bagus bagi Penduduk negara dan industri di negaranya. Strategi tersebut, juga menjelaskan bahwa penerapannya akan memungkinkan peningkatan kerja sama antara sektor publik dan swasta, agar mereka dapat Serempak-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi Begitu ini.
Negara besar lainnya seperti Amerika Perkumpulan (AS), juga telah Memperhatikan isu ini sebagai isu krusial bagi negara. Mereka memperkenalkan lima pilar Penting dalam National Cybersecurity Strategy yang diluncurkan pada Maret 2023 Lampau, Yakni 1)Pertahankan infrastruktur Krusial, 2) Disrupsi dan bongkar pelaku ancaman, 3) Bentuk kekuatan pasar Buat mendorong keamanan dan ketahanan, 4) Investasi dalam masa depan yang Unggul, serta 5) Menjalin kemitraan Dunia Buat mengejar tujuan Serempak. Lima pilar tersebut, menjadi landasan Penting pemerintah AS Buat melindungi keamanan nasional dan mempromosikan keselamatan publik.
Reaksi negara-negara besar di dunia terhadap isu keamanan siber, Sebaiknya sudah menjadi sirene bagi Indonesia Buat turut bereaksi. Berkaca dari negara-negara itu, Indonesia juga perlu menyiapkan hal serupa Buat melindungi data pemerintah dan Penduduk negaranya dari ancaman digital di era modern ini. Kabinet Merah Putih di Rendah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Indonesia dalam merumuskan langkah strategis yang Cocok.
Langkah strategis
Orang merupakan mata rantai terlemah dalam rantai keamanan siber. Secanggih apapun sistem keamanan teknologi kita, Orang akan tetap menjadi mata rantai terlemah karena salah satu metode peretasan yang paling Mujarab adalah social engineering atau rekayasa sosial. Hal ini, didukung oleh Pengusutan yang dilakukan oleh Verizon dalam 2024 Data Breach Investigation Report (DBIR). Laporan tersebut menyatakan, bahwa 68% peretasan di dunia maya terjadi karena kelalaian Orang dalam menghadapi ancaman rekayasa sosial.
Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu diambil adalah meningkatkan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. Setiap Penduduk negara perlu memahami bahaya dunia digital, dan Mempunyai pengetahuan dasar tentang bagaimana melindungi data pribadi.
Selanjutnya, keterlibatan seluruh elemen dalam negara sangat Krusial Buat menghadapi isu ini. Memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh Australia dan AS, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi sangat krusial karena kerja sama ini akan menjadi kunci dalam membangun sistem pertahanan siber yang unggul.
Ketiga, investasi serta perhatian Tertentu terhadap infrastruktur digital juga perlu dilakukan, Buat memastikan keamanan siber nasional dan keselamatan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran Buat penelitian di bidang keamanan siber. Dengan investasi yang cukup, negara akan dapat mengembangkan teknologi dan Penemuan secara Lanjut menerus, sehingga kita akan siap dalam menghadapi berbagai ancaman siber di masa mendatang.
Perlu diketahui, ancaman siber Bukan mengenal batas negara. Serangan-serangan siber yang terjadi di negara lain bukan berarti Bukan dapat terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama Dunia juga merupakan langkah selanjutnya dalam menghadapi ancaman siber. Indonesia perlu berkolaborasi dengan negara-negara lain, khususnya negara Personil ASEAN, agar antarnegara dapat berbagi informasi serta pengalaman dalam mengantisipasi berbagai ancaman siber.
Keamanan siber bukan hanya sekadar tuntutan teknis, Tetapi juga kebutuhan strategis Buat memastikan ketahanan negara. Bagi negara, upaya Buat memperkuat keamanan siber dapat juga diartikan sebagai upaya Buat menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Oleh karena itu, di Rendah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah-langkah strategis perlu diambil oleh pemerintah Buat menjadi fondasi dalam membentuk keamanan siber yang unggul sebagai pilar ketahanan negara.
