KEBAKARAN hutan dan lahan (Karhutla) Lalu terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Sejauh ini operasional Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru Tetap Kondusif dari kabut asap akibat karhutla.
Data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel mencatat pada Kamis (12/9) karhutla terjadi di enam kabupaten/kota meliputi Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Tanah Laut, Balangan, Hulu Sungai Selatan, dan Banjar. Luas lahan yang terdampak karhutla mencapai Sekeliling 10 hektare.
Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru merupakan daerah terbanyak karhutla dan Dekat setiap hari terjadi. Kota Banjarbaru masuk kategori
daerah Ring 1 penanganan karhutla terutama kawasan Sekeliling Bandara Syamsudin Noor.
Baca juga : Langit Kalsel Mulai Terang, Kabut Asap Berkurang
Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, Iwan Risdianto, Jumat (13/9) mengatakan sejauh ini operasional bandara Tetap Kondusif dari gangguan kabut asap akibat karhutla di Sekeliling areal bandara.
“Belum Terdapat gangguan kabut asap. Operasional bandara Tetap Kondusif dan Fasih,” tuturnya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, mengatakan Kalsel Ketika ini dalam status darurat siaga bencana karhutla dan kekeringan. Kalsel sendiri telah mengusulkan Sokongan masing-masing dua helikopter patroli dan water bombing kepada BNPB.
Baca juga : Kabut Asap Bikin Enam Penerbangan di Bandara Syamsudin Noor Ditunda
“Helikopter ini akan digunakan Demi pemantauan dan pemadaman karhutla di Letak yang sulit dijangkau,” paparnya.
Di samping helikopter Kalsel juga mengusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Demi melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Meski demikian, Bambang menegaskan karhutla di Kalsel Tetap Dapat ditangani dan dikendalikan satgas karhutla di lapangan. Lebih jauh Bambang juga mengungkapkan keberhasilan BPBD Kalsel meraih penghargaan pada HUT ke-79 RRI kemarin atas penilaian produktivitas menyebarluaskan kegiatan penanganan bencana hasil kolaborasi Serempak stakeholder dan masyarakat.
Selain itu, tingkat kecepatan dalam menyajikan publikasi pemberitaan terkait peristiwa terkini bencana juga terukur dalam melakukan publikasi mitigasi bencana. (DY/J-3)
