Kaesang Goyang PKS

KAESANG Pangarep menggoyang Kota Depok, Jawa Barat. Kesediaannya menjadi Depok pertama tentu saja bisa meruntuhkan dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama 18 tahun terakhir.

Bukan sekadar menggoyang Depok. Kesediaan Kaesang itu juga menjadi sorotan terkait dinasti politik. Kalau Kaesang terpilih sebagai wali kota, dua anak dan menantu Presiden Joko Widodo menjadi wali kota. Gibran Rakabuming Raka, si anak sulung, saat ini menjadi Wali Kota Solo dan sang menantu, Bobby Nasution, menjabat Wali Kota Medan.

Kesediaan Kaesang untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok disampaikan melalui Youtube pada Sabtu (10/6). “Saya Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Minta dukungannya, merdeka!” kata Kaesang.

Status sebagai anak Presiden Jokowi bisa saja memudahkan Kaesang untuk mendapatkan tiket pencalonan di Pemilihan Wali Kota Depok 2024. Setidaknya ia dengan mudah meraup dukungan partai politik atau gabungan partai politik. Apakah semudah itu pula dia mendapatkan dukungan warga Depok?

Anggota Depok yang mempunyai hak suara untuk Pemilu 2024, berdasarkan data sementara yang dikeluarkan KPU setempat, sebanyak 1.402.915 orang. Perinciannya, 690.261 laki-laki dan 712.654 perempuan, yang tersebar di 11 kecamatan. Sekeliling 12,7% merupakan pemilih pemula.

Cek Artikel:  Republik Anomali

Sudah 18 tahun Kota Depok dikuasai PKS. Sekalipun tidak berkorelasi langsung dengan perolehan kursi di DPRD, pasangan calon yang diusung PKS memenangi pilkada langsung sejak 2005.

Dalam pilkada langsung pertama kali pada 2005, calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PKS, yaitu Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra, memenangi kontestasi.

Kekasih calon yang diusung PKS kembali menang dalam Pilkada 2011, yaitu Nurmahmudi Ismail dan Mohammad Idris. Kemudian PKS kembali meraih kemenangan lewat pasangan Mohammad Idris dan Pradi Supriatna pada Pilkada 2016. Dan pada pilkada terakhir, 2020, PKS menang lagi lewat pasangan Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono.

Dengan demikian, PKS telah memenangi empat kali pilkada secara berturut-turut di Kota Depok yang saat ini menginjak usia ke-24 tahun. Depok, yang semula menjadi bagian dari Kabupaten Bogor, terbentuk menjadi kota pada 27 April 1999 setelah disahkannya UU No 15 Mengertin 1999. Apakah PKS bisa mempertahankan dominasinya di Kota Depok?

Cek Artikel:  Pialang Ginjal

Rahasia kemenangan PKS di Kota Depok, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Amri Yusra dkk (2022), terletak pada proses seleksi calon wali kota.

Hasil analisis penelitian itu menunjukkan bahwa PKS menerapkan proses seleksi kandidat yang inklusif dan semisentralistik karena keputusan akhir penentuan kandidat dilakukan dan menjadi kewenangan pimpinan partai politik ditingkat pusat (nasional).

Berbeda dengan Kaesang yang namanya muncul secara tiba-tiba di jagat politik. Sejauh ini Kaesang dipromosikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk maju menjadi calon Wali Kota Depok. Terdapat empat baliho raksasa bergambar wajah Kaesang yang terpasang di wilayah strategis Kota Depok. Selain baliho, terpasang pula 100 spanduk bergambar wajah Kaesang di jalan-jalan utama di 11 kecamatan.

Meski disponsori PSI yang memiliki satu kursi di DPRD Kota Depok, bukan mustahil Kaesang mampu meruntuhkan dominasi PKS. Sejumlah partai lain seperti Gerindra dan PDIP juga mendukung pencalonan Kaesang.

Cek Artikel:  Asa Joni dan Janji Jokowi

Kalau melihat sebaran kursi di DPRD Depok, PKS bukanlah pemenang mutlak. Eksis 50 anggota DPRD Kota Depok dan PKS hanya memiliki 12 kursi. Gerindra dan PDIP sama-sama memperoleh 10 kursi. Disusul Partai Golkar (5 kursi), PAN (4 kursi), Partai Demokrat dan PKB sama-sama memperoleh 3 kursi, PPP (2 kursi), serta PSI (1 Kursi).

Kaesang bisa saja mengusung tema perubahan untuk memikat pemilih. Akan tetapi, perubahan yang diusung itu mesti dipilih secara hati-hati karena sejatinya Kota Depok di bawah kepemimpinan PKS mengalami kemajuan yang signifikan.

Indeks Pembangunan Sosok (IPM) Kota Depok, misalnya, naik dari 76 pada 2010 menjadi 81,86 pada 2023. APBD juga naik dari Rp1,1 triliun menjadi Rp3,7 triliun. Penduduk miskin Kota Depok berada pada posisi lima terendah se-Indonesia dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,53%.

Pilkada 2024 akan digelar pada 27 November 2024 atau 38 hari setelah Jokowi melepas jabatan presiden. Kalau Kaesang menang di pilkada, sempurnalah klan politik Jokowi sekalipun tidak ada aturan yang melarang lahirnya dinasti politik.

Mungkin Anda Menyukai