KABINET pemerintahan Prabowo-Gibran yang diprediksi berjumlah banyak merupakan dampak dan konsekuensi koalisi besar yang dipilih sejak awal. Ahli politik UMY Ridho Al Hamdi mengatakan jumlah tersebut juga berkemungkinan akan membuat pemerintah terseok-seok untuk mencapai target pada periode pertama.
“Ini dampak dari koalisi besar jadi harus ada risiko dari presiden terpilih untuk mengakomodir bukan hanya dari parpol tapi dari tim sekoci yang kecil untuk mendapatkan posisi. Jadi perlu disiapkan ruang itu,” ujarnya, Selasa (10/9).
Pada setahun ke depan efektivitas pemerintahan yang baru juga kemungkinan akan lambat sebab masih terdampak dari pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti pembangunan IKN.
Baca juga : Surya Paloh Tak Permasalahkan Soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
“Setahun ke depan masih dampak pemerintahan Jokowi karena anggaran negara semakin menurun dampak dari banyak hal IKN, belum makan siang gratis dan jumlah kementerian membengkak maka akan berdampak pada daya belanja pemerintah. Bisa jadi di periode pertama tidak begitu efektif karena anggaran itu harus didistribusikan ke banyak kementerian dan itu harus diterima konsekuensinya pada tahap berikutnya,” paparnya.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin meyakini jumlah kabinet bertambah setelah dilakukan revisi UU tentang Kementerian Negara.
“Mungkin saja bertambah jumlah dan komposisinya karena kita tahu saat ini, katakanlah dari partai yang lolos di Senayan 7 berkoalisi ditambah lagi partai yang non-parlemen mengusung Prabowo Gibran. Dan kemungkinan di awal ini PDIP di luar pemerintahan,” terangnya.
Baca juga : Isu Reshuffle di IKN, Istana : Jabatan Nihil di Kabinet Diisi Pelaksana Tugas atau Pejabat Definitif
Dari koalisi gendut tersebut maka pasti terjadi pembagian kekuasaan. Dalam politik hal tersebut biasa terjadi dan kemungkinan 37-40 kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo-Gibran.
“Senang atau tidak senang karena power sharing karena koalisi tentu harus diberi atau diganjar kursi menteri. Dalam politik itu hal biasa mendapatkan jatah menteri. Itu umum karena koalisinya besar dan gemuk kemungkinan besar jumlah menterinya akan bertambah. Itu adalah hak prerogatif presiden bisa saja komposisi pemerintahan bertambah,” ungkapnya.
Tetapi di sisi lain sambung Ujang, pemerintah juga harus mengakomodasi dari kalangan profesional dan ahli untuk bisa masuk ke kabinet Prabowo Gibran. Hal tersebut dibutuhkan di tengah semakin kompleksitasnya kebutuhan dalam pembangunan.
“Kemungkinan besar saya lihat bisa bertambah gendut kabinet itu. Sesuai kebutuhan Prabowo saja ke depan,” tukasnya. (Sru/M-4)
