PENJABAT (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan edukasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat perlu dilakukan Demi meningkatkan kesadaran hukum, serta bahaya praktik-praktik yang melanggar hukum termasuk judi online.
Melalui program Jaksa Mengajar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan, ASN Kagak hanya didorong Demi memahami bahaya korupsi, tetapi juga menjadi agen perubahan di lingkungan mereka.
Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka Keyakinan diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membentengi diri dari kegiatan ilegal.
Baca juga : PKS DKI: Pecat Personil DPRD yang Main Judi Online
“Pemerintah harus memberikan pemahaman mengenai aturan hukum terkait judi online kepada masyarakat. Kemudian masyarakat memberikan edukasi kepada sesama Kaum mengenai bahayanya judi online,” kata Heru melalui keterangannya, Minggu (22/9).
Dalam hal ini, Pemprov DKI aktif melakukan kampanye anti-korupsi dan anti-judi online melalui berbagai media, termasuk media sosial, guna menyebarluaskan kesadaran akan Akibat negatif kegiatan ilegal tersebut.
Kerja sama dengan Kejaksaan RI juga mencakup upaya sosialisasi kepada ASN tentang penerapan nilai-nilai integritas, etika, dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan. “Sekarang ini, permasalahannya, judi online terkamuflase. Dia Kagak semata-mata seperti judi online pada puluhan tahun Lampau. Sekarang terkamuflase dengan permainan online yang sangat singkat dengan janji menggiurkan, mendapatkan keuntungan yang tinggi. Hal ini Kagak disadari oleh para pelajar dan Kagak diketahui oleh masyarakat,” ujarnya.
Baca juga : ASN Jakarta Diduga Terlibat dalam Judi Online, Heru Budi Bersiap Ajukan Namanya
Heru menegaskan, kerja sama dengan Kejaksaan RI juga melibatkan pendampingan dalam berbagai proyek strategis pemerintah daerah.
Pengawasan secara terpadu diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan, mengurangi potensi korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta.
Demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ia menerangkan, Pemprov DKI Jakarta Maju mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti aplikasi JAKI dan layanan terpadu lainnya.
Baca juga : Heru Budi Lacak Daftar Nama ASN Jakarta yang Main Judi Online
Sistem ini Kagak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, tetapi juga meminimalkan potensi pungutan liar atau praktik Kagak transparan lainnya. “Dengan penerapan monitoring dan Pengkajian yang ketat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen Demi menjadikan pelayanan publik sebagai indikator Primer dalam kinerja ASN. Kolaborasi dengan Kejaksaan dalam penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum akan menjadi langkah Konkret dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang Rapi dan berintegritas,” terangnya.
Selain itu, dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Mendunia, Pemprov DKI Jakarta Maju berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui prinsip-prinsip good governance.
Kolaborasi yang terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan RI diharapkan Pandai menciptakan sinergi yang optimal dalam mencegah dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Baca juga : Pemkot Bandung Siapkan Denda Tegas bagi ASN Terlibat Judi Online
“Melalui langkah-langkah konkret ini, Pemprov DKI Jakarta percaya bahwa Jakarta akan menjadi Misalnya bagi daerah lain dalam menerapkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi,” pungkasnya.
Sementara, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menegaskan Demi memberantas persoalan judol salah satunya membangun nilai-nilai integritas mulai dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Demi itu, Pemprov DKI serius menyelesaikan masalah judol. Kita semuanya concern memastikan bahwa kita berupaya keras supaya judi online ini Dapat dicegah dan diberantas. Makanya melalaui Lembaga ini, kita mengajak Seluruh unsur, karena ini tanggung jawab Serempak Demi sama-sama melakukan aktivitas menjaga terjadinya pemaparan judi online,” kata Syaefuloh. (S-1)
