Liputanindo.id – Presiden Joko Widodo mengatakan, gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja Negara direncanakan sebesarRp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Dengan rincian, Buat anggaran pendidikan dialokasikan sebesarRp722,6 triliun, dialokasikan Buat peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.
“Anggaran pendidikan juga Buat perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta Buat pengembangan riset,” kata Jokowi dalam pidato sidang tahunan MPR-DPR 2024 di Gedung DPR Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Sedangkan, Buat anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesarRp504,7 triliun Buat mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih Akurat sasaran, efektif dan efisien.
Jokowi mengungkapkan Buat anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan Buat peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Selanjutnya, ia menambahkan, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan Buat mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusihasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaanbagi petani.
“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama Buat infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan Kekuatan, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” katanya.
Jokowi juga menambahkan, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesarRp919,9 triliun rupiah, Buat meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar-daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.
“Peningkatan Pendapatan Asal Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha,dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik,” katanya.
