GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kenaikan Anggaran operasional RT/RW diusulkan hanya sebesar 25 persen, bukan dua kali lipat. Kenaikan Anggaran ini Eksis dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang menjadi salah satu janji Pramono Anung dalam Pilkada 2024.
Hal ini terungkap dalam rapat paripurna pemandangan Standar fraksi DPRD DKI tentang raperda perubahan APBD tahun anggaran 2025. Kenaikan ini disorot oleh Fraksi Demokrat-Perindo.
“Fraksi Partai Demokrat-Perindo mengapresiasi atas rencana kenaikan Anggaran operasional RT/RW sebesar 25 persen Buat tiga bulan dalam RAPBD Perubahan 2025,” kata Personil Fraksi Demokrat-Perindo Dina Manyusin di gedung DPRD DKI Jakarta dikutip Selasa (22/7).
Pihaknya menilai, kenaikan Anggaran operasional tersebut belum sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab para pengurus RT/RW di Jakarta.
Alasan, mereka merupakan ujung tombak pelayanan publik, penjaga ketertiban lingkungan, dan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput.
“Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong agar kenaikan Anggaran operasional RT/RW dapat ditingkatkan lebih signifikan,” tegas Dina.
Sehingga, menurutnya, dukungan anggaran yang memadai akan memperkuat kinerja dan semangat pengabdian RT/RW, sekaligus menjadi bentuk penghargaan Konkret atas kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
Diketahui, berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Fulus Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW, besaran Anggaran operasional yang diterima ketua RT sebesar Rp2 juta per bulan, Lampau ketua RW mendapatkan Rp2,5 juta per bulan. (H-4)
