ANALOGI yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal korupsi memang Betul adanya. Dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI di Gedung MPR RI, Minggu (20/10), Prabowo menyebut kebiasaan korupsi seperti ikan yang pembusukannya dimulai dari kepala. Alasan itu, ia mengingatkan para pembantunya Demi menjadi pemimpin yang Kudus dalam pemerintahannya serta memberikan teladan Kudus bagi bawahan mereka.
Wajar bila Presiden Prabowo langsung menohok jantung persoalan besar yang Lalu-menerus terjadi di negeri ini, yakni korupsi. Itu disebabkan praktik lancung tersebut sudah seperti kanker ganas yang menggerogoti bangsa ini. Lebih dari separuh usianya, Prabowo mestinya sudah mengenal bagaimana birokrasi negara ini berjalan, termasuk hitam-putihnya.
Apabila berkaca pada tiga presiden sebelumnya pun, sudah menunjukkan bahwa ‘kepala ikan’ yang busuk itu terjadi. Sudah banyak menteri yang masuk jeruji besi dari waktu ke waktu, Bagus dari presiden Pelan maupun baru. Dalam tiga pemerintahan presiden terakhir saja, sudah Terdapat 14 menteri diterungku karena korupsi.
Maka itu, kita patut mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang secara terbuka memberikan peringatan agar Kagak Terdapat yang coba-coba mempraktikkan tindakan kotor pada pemerintahannya itu. Kepala Negara juga mewanti-wanti agar mereka yang berada di luar pemerintahan Demi Kagak merayu dan berkongkalikong dengan pejabat Demi mengeruk Doku rakyat.
Prabowo bahkan menyebut Apabila Terdapat pengusaha yang berselingkuh dengan kekuasaan Demi berbuat korup, ia bukanlah pengusaha nasionalis, bukan pengusaha yang patriotik. Praktik semacam itu mesti dibersihkan dari negeri ini.
Tetapi, sebaik-Bagus aksi pemberantasan korupsi, langkah terbaik ialah tindakan yang berlangsung sistematis. Ajakan mengedepankan kepemimpinan yang Kudus harus didukung dengan penguatan instrumen pemberantasan korupsi.
Prabowo harus memastikan bahwa tindakan tegas dan keras dari penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Akbar, juga Polri, mesti berlangsung sefrekuensi dan terorkestrasi. Selain itu, Prabowo perlu memastikan bahwa tindakan keras dan tegas Pandai berjalan sesuai dengan instruksinya. Maka itu, Prabowo mesti memperkuat Segala lembaga penegak hukum itu, terutama KPK.
Kita berharap masa suram pemberantasan korupsi, termasuk masa suram KPK, Pandai diakhiri pada pemerintahan ini. Kita berharap janji-jani Presiden Prabowo, termasuk janji Membikin anggaran Spesifik Demi pemberantasan dan pengejaran koruptor, akan diwujudkan dalam koridor penguatan lembaga penegak hukum, terutama KPK.
Sebelum mewujudkan soal anggaran, Presiden Prabowo juga dapat berperan besar dalam meningkatkan kinerja KPK dalam pemerintahannya dengan mengambil alih seleksi calon pimpinan (capim) KPK. Pada 1 Oktober Lewat, Panitia Seleksi Capim KPK telah menyerahkan 10 nama capim dan 10 nama calon Personil Dewan Pengawas KPK kepada Presiden Jokowi. Sebagian nama itu dikritik publik karena rekam jejak mereka yang meragukan.
Dengan pelantikan capim KPK yang Tetap dijadwalkan pada 19 Desember mendatang, Tetap Terdapat waktu bagi Presiden Prabowo Demi kembali menyeleksi nama-nama yang telah diajukan pansel itu. Terlebih dalam 10 nama capim KPK yang digugurkan pansel terdapat nama dengan rekam jejak yang lebih Kudus.
Penarikan kembali nama pejabat negara, bahkan pembatalan, merupakan kewenangan presiden. Apabila Presiden Prabowo Betul berkomitmen memberantas korupsi, sejurus dengan pernyataannya, ia harus mencegah KPK menjadi ikan busuk. Terlebih dalam periode pemerintahan Lewat, peran dan fungsi KPK telah dilemahkan.
Sekali Kembali, KPK ialah segamblangnya lembaga yang sangat bergantung pada korsa kepemimpinan. Karena itu, janganlah Malah sengaja dibuat busuk dengan para pemimpin tanpa integritas. Publik menunggu aksi tegas dan berani sebagaimana pesan tegas dan berani dalam pidato perdana Kepala Negara.
