KETERBUKAAN menjadi keniscayaan dalam era demokrasi. Dengan keterbukaan, publik bisa memberi penilaian terhadap kandidat yang berkompetisi.
Dengan keterbukaan, masyarakat dapat melihat kualitas, kapasitas, ataupun rekam kerja para calon. Dengan beragam pertimbangan latar belakang kandidat, rakyat bisa secara rasional memilih kandidat terbaik atau setidaknya mencegah yang terburuk untuk berkuasa.
Dengan semangat itu, debat menjelang hari pemungutan suara menjadi momentum krusial. Di satu sisi, debat menjadi forum pemenuhan hak informasi bagi publik. Di sisi lain, momentum itu dapat menjadi ajang bagi para kandidat untuk menampilkan visi-misi serta kelebihan jika dibandingkan dengan kompetitor mereka.
Menjadi alamiah bila dalam debat juga mempertontonkan kekurangan dari visi dan misi yang dijual para kandidat. Dalam debat juga bisa menjadi ajang resmi yang membuka cela dan celah dari program kerja para calon. Karena, bisa jadi ada program kerja yang ditawarkan ternyata realistis dan berbasis rekam karya. Tetapi, bisa juga ada yang ternyata hanya halu dan angan-angan.
Pada Minggu (21/1), Komisi Pemilihan Lazim (KPU) kembali menggelar debat kandidat. Kali ini, kembali menghadirkan tiga calon wakil presiden, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, serta Mahfud MD.
Mereka akan mengadu visi, misi, dan program kerja terkait tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa.
Publik berharap debat kali ini tidak menjadi ajang cerdas cermat, yakni kandidat akan ditanyakan seputar kepanjangan dari sebuah akronim semata.
Rakyat pemilih tentu berharap dapat melengkapi pengetahuan tentang isi kepala para calon tentang tema tersebut. Publik menantikan keberpihakan para kandidat terhadap isu perusakan lingkungan hidup dari berbagai kebijakan yang telah terjadi.
Pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, isu lingkungan menjadi arena kontestasi politik yang menarik perhatian. Imej Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, pasangan Gibran, di sektor lingkungan tak mentereng. Gibran, dalam debat esok, berpeluang ditanya terkait kebijakan food estate yang digagas Prabowo.
Puluhan ribu hektare kawasan hutan di Kalimantan Tengah telah dibabat. Akan tetapi, seperti dirilis pegiat lingkungan hidup Greenpeace, proyek yang ditangani Kementerian Pertahanan itu gagal menciptakan lahan singkong. Yang terjadi, proyek itu justru berperan melepas emisi karbon yang menyebabkan krisis iklim.
Di lain sisi, Mahfud MD belum pula bisa tenang-tenang saja karena pasangan dia, Ganjar Pranowo, juga punya reputasi kurang sedap di isu lingkungan. Selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar dihadapkan pada sederet konflik agraria, yaitu konflik lahan pabrik semen di Kendeng, pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, hingga PLTU Batang Kedeng.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pernah mengkritik komitmen Ganjar terhadap usaha pelestarian lingkungan serta keberlangsungan hidup masyarakat. Ganjar dianggap lebih mementingkan kepentingan para investor.
Akan menarik apabila dalam debat nanti, Mahfud ataupun Gibran saling mempertanyakan dan mengklarifikasi perihal persoalan yang melilit calon presiden mereka masing-masing.
Jangan sampai dengan dalih menjaga ketenteraman, mereka justru bersepakat untuk menutupi persoalan dengan harapan masyarakat melupakan kasus-kasus tersebut.
Masyarakat sudah jenuh menonton dinamika pemilu yang disesaki drama ketidaknetralan, cawe-cawe, politisasi bansos, hingga kisah intimidasi. Dengan debat terbuka dan tanpa rikuh, masyarakat bisa mengakses pengetahuan dan keberpihakan atas calon pemimpin mereka.
