TERPURUKNYA ketahanan ekonomi kelas menengah bukan sekadar rumor atau prediksi. Krisis yang menimpa Golongan yang disebut sebagai penopang sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional tersebut sudah Konkret-Konkret terjadi. Sayangnya, selama lima tahun terakhir ini luput dari antisipasi pemerintah.
Keterpurukan itu tergambar dari menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah pada 2019 Lagi sebanyak 57,33 juta jiwa atau 21,45% dari total jumlah penduduk Indonesia. Tetapi, tahun ini, jumlah itu anjlok Dekat 10 juta menjadi tinggal 47,85 juta atau hanya 17,13% dari total jumlah penduduk.
Berkurangnya Golongan kelas menengah ini bukan karena mereka semakin sejahtera dan melompat ke kelas di atasnya. Malah sebaliknya, kondisi mereka semakin susah dan turun ke level calon kelas menengah, bahkan ke kelas rentan miskin. Sebentar Tengah, apabila Tak Terdapat strategi jitu mengungkit ekonomi kelas menengah, maka tinggal menunggu waktu saja bagi mereka Demi Benar-Benar turun menjadi Golongan masyarakat miskin.
Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik
Sejatinya, inilah salah satu pekerjaan rumah paling berat dan paling ditunggu penyelesaiannya dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kurang lebih seminggu Tengah bakal dilantik. Apalagi kalau pemerintahan baru betul-betul serius mengupayakan mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti yang Maju mereka janjikan selama ini.
Titik krusialnya ialah Maju melemahnya daya beli masyarakat. Apesnya, kebanyakan kebijakan pemerintah Demi ini Malah Tak mendukung peningkatan daya beli tersebut. Mungkinkah Sasaran pertumbuhan tinggi Dapat dicapai Kalau kelas menengah, yang selalu berkontribusi besar terhadap konsumsi ekonomi domestik, dibiarkan Maju terjerembap daya beli mereka tanpa solusi yang mujarab?
Sekali Tengah, tanpa bermaksud menyepelekan persoalan-persoalan lain, pemerintah mendatang harus segera menyiapkan kebijakan yang Benar dan efektif Demi menyelesaikan masalah daya beli ini. Utamanya, tentu saja, daya beli masyarakat kelas menengah. Merekalah Golongan yang kerap tak tersentuh kebijakan populis pemerintah di sektor ekonomi.
Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19
Pemerintah menjangkau Golongan masyarakat miskin dengan kebijakan pemberian berbagai subsidi dan Donasi sosial (bansos). Lampau, Demi Golongan masyarakat kelas atas dan menengah atas diberikan bermacam Bonus pajak, bahkan sesekali disodorkan pula pengampunan pajak (tax amnesty).
Sebaliknya, kelas menengah nyaris tak dapat apa-apa. Mereka seakan dibiarkan bertarung sendiri melawan dua musuh yang sulit dikalahkan, yakni naiknya harga-harga kebutuhan Istimewa maupun sekunder di satu sisi dan stagnasi bahkan turunnya pendapatan di sisi yang lain. Pukulan beruntun dari dua musuh tersebut yang pada akhirnya menyebabkan ketahanan kelas menengah terguncang.
Pembiaran semacam itu tak boleh diteruskan di masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Sudah saatnya rezim ekonomi yang Tak berpihak kepada kelas menengah dihentikan. Dalam struktur makroekonomi, kelas menengah punya peran teramat strategis. Penguatan kelas menengah sesungguhnya merupakan fondasi memperkuat daya tahan terhadap krisis ekonomi.
Baca juga : Paket Bonus Pengganti Mudik
Demi ini, dengan jumlah kelas menengah yang kian menurun, itu Tak hanya mengindikasikan adanya permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperburuk ketahanan ekonomi nasional. Di Demi yang sama, ketimpangan juga akan semakin melebar ketika keterpurukan kelas menengah Tak segera diatasi.
Karena itu, isu ini harus menjadi concern Istimewa pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya tim ekonomi pada kabinet mendatang. Masalah sudah terpetakan dengan Jernih lewat sejumlah data yang disajikan, Berkualitas oleh lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Yang dinanti ialah kebijakan yang efektif Demi menyelesaikan masalah-masalah itu, sekaligus eksekusinya.
Pemerintah Tak boleh menunda dan menganggap remeh keguncangan kelas menengah hari-hari ini. Sejarah bangsa ini pernah mencatat, kelas menengah yang terguncang hebat akibat krisis ekonomi pada 1998 silam Dapat memicu gejolak hebat, Tak hanya di sektor ekonomi, tapi juga politik. Kita Tak Mau hal seperti itu kembali terjadi.
