Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Biro KLI Kemenkeu/M Aqilnaufal Chiewomo.
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pasokan pangan tetap mencukupi serta harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen tetap terjaga.
Pemerintah pun Lalu memastikan ketersediaan pangan nasional menjelang Idulfitri dengan kebijakan strategis yang berpihak pada kesejahteraan petani dan stabilitas harga beras bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Ilustrasi beras Bulog. Foto: dok MI/Taufan
Peran Bulog jaga ketahanan pangan
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan peran Bulog menjadi sangat Krusial dan strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
“Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog Demi membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus Demi menjaga cadangan beras pemerintah,” ujar Menkeu dilansir laman Kemenkeu, Selasa, 11 Maret 2025.
Biaya investasi di Bulog harus dikelola dengan Bagus
Sesuai arahan Presiden Prabowo, Menkeu menegaskan Biaya investasi di Bulog tersebut harus dikelola dengan Bagus, secara Betul, profesional, dan bebas korupsi Demi menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan nasional.
Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat seiring dengan stabilitas harga beras di pasar. Pemerintah berkomitmen Demi Lalu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan cadangan beras.
